Unduh Aplikasi

Melihat Gili Trawangan dari Kuala Namu

Melihat Gili Trawangan dari Kuala Namu
Ilustrasi: digtara.

SEJUMLAH aparatur desa dari Aceh Tenggara terpaksa menunda rencana mereka untuk melihat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penundaan ini terjadi di Bandar Udara Kuala Namu, Deli Serdang, gara-gara tak ada tiket pesawat. 

Sehari sebelumnya, para kepala desa itu telah tiba di Sumatera Utara. Ada yang menginap di sekitar bandara, atau di Medan. Padahal, dengan agenda yang dijadwalkan oleh panitia, kemarin malam, mereka akan hadir di Lombok untuk mendengar pembukaan bimbingan teknis tentang kepariwisataan dari Raidin Pinim,  Bupati Aceh Tenggara.

Memberangkatkan ratusan orang di masa pandemi Covid-19 ini tentu bukan pekerjaan mudah. Apalagi di tengah keterbatasan penerbangan akibat maskapai masih menahan diri untuk menambah jadwal karena berkurangnya jumlah penumpang. 

Tidak tanggung-tanggung, 650 peserta diboyong ke Lombok dari Aceh Tenggara. Untuk mengongkosi mereka, masing-masing peserta menggunakan anggaran gampong berjumlah Rp 30 juta. Total uang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini mencapai Rp 9 miliar. 

Tentu saja uang Rp 30 juta tidak seberapa dibandingkan dengan anggaran yang dikelola kepala desa setiap tahun. Namun saat digabungkan, jumlah ini cukup fantastis. Jika dialokasikan untuk membangun rumah duafa, uang ini cukup untuk membangun sedikitnya 100 unit rumah. 

Namun ternyata, hasrat untuk “jalan-jalan” lebih besar. Karena itu, program yang dijalankan atas restu Bupati Raidin ini memilih Gili Trawangan Lombok alih-alih Desa Nglanggeran di Yogyakarta, atau Desa Panglipuran di Bali, yang lebih mirip kondisi pegunungan di Aceh Tenggara ketimbang Gili Trawangan yang berada di bibir pantai. 

Namun yang paling merugi sebenarnya dari kegiatan ini adalah rakyat di Aceh Tenggara. Jika toh para kepala desa ini berangkat, ada uang Rp 30 juta yang tidak jelas manfaatnya bagi 14 persen rakyat miskin di Aceh Tenggara. Konon lagi ada penundaan keberangkatan. Sudah barang tentu kas desa kembali digerogoti untuk menutupi biaya penundaan, baik untuk konsumsi, akomodasi atau transportasi. 

Tapi ya tidak masalah. Sepanjang Bupati Raidin merestui, dan aparat penegak hukum menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran dalam menjalankan roda pemerintahan, maka rakyat tak usah protes. Nikmati saja. Setidaknya, ada foto dan cerita yang dibawa oleh kepala desa itu saat kembali ke kampung masing-masing. Minimal foto-foto di Kuala Namu. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...