Unduh Aplikasi

Melawan Seruan Kebencian

Melawan Seruan Kebencian
Ilustrasi.
GUBERNUR Aceh harus segera memanggil Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Ulah Kepala Kantor Kementerian Agama di Bireuen dan Kepolisian Resor Bireuen--yang menjadi bawahan mereka--menolak memberikan rekomendasi pendirian masjid At-Taqwa Muhammadiyah cukup sebagai alasan untuk memanggil pimpinan dua instansi vertikal itu.

Sejak awal tahun lalu, Kemenag Bireuen tak mengeluarkan rekomendasi yang menjadi alas untuk pembangunan masjid di atas lahan 2.500 meter per segi itu. Surat ini didasari keputusan kepolisian yang meminta rencana pembangunan masjid itu tidak dilanjutkan karena rawan memicu kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku berasal dari Kecamatan Juli, tempat masjid itu akan didirikan.

Alasannya pun hampir tak dapat diterima. Kelompok ini menyatakan Muhammadiyah tidak berhak mendirikan masjid karena tidak sesuai dengan paham ahlusunnah wal jamaah. Padahal, seluruh persyaratan untuk mendirikan masjid, sesuai aturan hukum di negeri ini, telah dipenuhi.

Langkah Kemenag dan kepolisian ini jelas berbahaya dan rawan memicu konflik sektarian di Bireuen. Penolakan pendirian masjid ini sama saja dengan memberikan angin segar bagi kelompok masyarakat untuk bertindak atas nama kebenaran yang mereka yakini.

Pertama, kelompok ini tidak berhak menentukan kebenaran dan memaksakan kehendak mereka, apalagi dengan ancaman kekerasan terhadap warga Muhammadiyah. Bahkan tak seorang pun berhak mengafirkan orang lain hanya karena perbedaan mazhab dan pandangan dalam beribadah.

Kedua, Muhammadiyah adalah aliran resmi yang diakui negara. Dengan pengikut ajaran ini cukup besar di Indonesia. Muhammadiyah juga bukan aliran yang menyimpang, sebagaimana Ahmadiyah atau aliran lain yang dinyatakan secara jelas oleh Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai ajaran sesat.

Negara harusnya tidak gentar terhadap massa yang mencoba mengintimidasi dan menanamkan kebenaran tunggal. Kelompok-kelompok seperti ini harus diberangus. Para pemimpinnya harus dimintai pertanggungjawaban. Bukan malah dibiarkan bahkan dituruti kemauannya. Kelompok ini mencoba menjadi Tuhan dan memutlakkan produk pikirannya.

Ini adalah ujian sebenarnya dalam bermasyarakat di Aceh. Setelah masa konflik bersenjata usai, hampir di seluruh Aceh potensi konflik “mazhab” ini mengemuka dan terus-menerus dimunculkan. Jika Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen tak segera bertindak, bukan tidak mungkin akan muncul korban jiwa. Apalagi menjelang agenda politik pemilihan kepala daerah, kelompok-kelompok ini akan mudah dimanfaatkan oleh para petualang politik untuk melakukan intimidasi.
Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...