Unduh Aplikasi

Mayoritas Peserta RDP Tolak Raqan Penggunaan Dana Otsus  

Mayoritas Peserta RDP Tolak Raqan Penggunaan Dana Otsus  

 

BANDA ACEH – Mayoritas peserta rapat dengar pendapat umum (RDPU) menolak rancangan qanun tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh.

Peserta yang didominasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), akademisi dan perwakilan elemen sipil (LSM) ini, menolak perubahan kedua atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 yang diusul dan sedang proses pengusulan draft oleh DPR Aceh itu.

Kepala Bappeda Aceh Barat Daya, Weri yang juga hadir dalam RDPU ini menyebutkan, rencana perubahan qanun tersebut harus ditunda dulu. Pasalnya, selama ini belum ada evaluasi penerapan qanun ini sebelumnya.

“Yang pertama saja belum ada evaluasi, sudah mau buat perubahan kedua,” katanya, Rabu (23/11) dalam RDPU yang digelar di Gedung Utama DPR Aceh itu. “Kabupaten/kota juga belum menerima kajian akademis perubahan qanun.”

Lebih lanjut, Weri juga meminta DPR Aceh melakukan uji publik qanun ini. Dilakukan agar dapat diketahui terkait penerapan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2013, sehingga dapat memberi evaluasi.

Ia juga meminta pelibatan kabupaten/kota untuk penyusunan qanun soal pengelolalaan dana otsus dan migas yang terpusat di provinsi itu.

Penolakan juga diutarakan perwakilan DPRK seperti Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Langsa dan Banda Aceh. Mereka menilai rencana perubahan ini hanya kepentingan politis saja.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta DPR Aceh menunjukkan dasar hukum yang dilanggar kabupaten/kota terkait pengelolaan dana otsus dan migas yang seibut-sebut juga menjadi dasar rencana perubahan qanun tersebut.

Ketua DPRK Banda Aceh, Arief Fadillah menulai perubahan qanun ini akan berdampak buruk bagi daerah. Menurutnya, masih ada kelemahan-kelemahan pada rancangan qanun. Termasuk tidak ada melibatkan kabupaten/kota dalam membahas qanun. Padahal, kata dia, kabupaten/kota lah yang lebih tahu kondisi daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPR Aceh, Dalimi saat membuka rapat mengatakan, jika dana otsus tidak dikelola dengan baik maka akan jadi bias. Sehingga pembangunan Aceh tidak optimal.

“Dalam pelaksanaan qanun otsus, terjadi disinkronisasi,” katanya.

Ia juga menyebut, selama ini qanun tersebut terjadi adanya salah fokus. Salah satunya terkait pembagian jatah provinsi 60 persen dan kabupaten/kota 40 persen.

Dalimi mengatakan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi alasan desentralisasi pengelolaan dana otsus Aceh. Disebutkan, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sehingga provinsi membutuhkan anggaran lebih atau tambahan.

Komentar

Loading...