Unduh Aplikasi

Mayoritas Paket APBA-P 2019 Dinas Pendidikan Nilainya di Bawah Rp 200 Juta

Mayoritas Paket APBA-P 2019 Dinas Pendidikan Nilainya di Bawah Rp 200 Juta
Potongan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Aceh tahun 2019. Dok AJNN

BANDA ACEH - Proyek pengadaan alat peraga dan praktek sekolah bidang pendidikan serta keterampilan lain yang berada di bawah Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2019 mencapai Rp 51 miliar lebih.

Dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Aceh tahun 2019 yang didapatkan AJNN, anggaran Rp 51 miliar itu, sebesar Rp 32 miliar dilakukan dengan menggunakan metode penunjukan langsung.

Anggaran Rp 32 miliar itu yakni untuk pengadaan alat media publikasi dan sosialisasi informasi digital SMA sebesar Rp 12,4 miliar, kemudian pengadaan multimedia interaktif SMA sebesar Rp 12,2 miliar, dan pengadaan media pembelajaran multimedia interaktif SMK sebesar Rp 8,1 miliar.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Aceh tahun 2019. Dok AJNN

Masalah muncul dalam pengadaan itu, dimana alat-alat yang dibelanjakan atau meubelair diserahkan kepada sekolah pada 31 Januari 2020, atau sudah melampaui tahun anggaran.

Seperti yang terjadi di Aceh Jaya, dimana 18 sekolah terdiri dari 17 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta satu Sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) menerima sejumlah meubelair pada 31 Januari 2019 lalu.

Baca: Dewan Temukan Kejanggalan Pembagian Meubelair oleh Disdik Aceh

Saat itu, Kepala Cabang Disdik Aceh di Aceh Jaya, Rahadian kepada AJNN, mengaku tidak tahu berapa jumlah anggaran dan kontrak terkait pembagian meubelair yang diterima pihaknya.

Ia mengakui jika menerima barang tersebut pada Jumat, 31 Januari 2020 lalu, yang merupakan bantuan bantuan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

"Terkait pembagiannya mengapa baru diberikan kemarin saya tidak tahu, karena itu wewenangnya pihak ketiga dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dan kami di Aceh Jaya selaku penerimanya saja," ungkap Rahadian.

Adapun barang yang diterima berupa meubelair guru dan siswa, berupa meja dan kursi serta lemari, dan meubelair laboratorium sebanyak 18 sekolah di Aceh Jaya yang ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

"Jadi kemarin itu pengantarnya juga tidak ngelapor itu barang kapan, dan tugas kami juga hanya menerima saja, ya lebih jelasnya itu di provinsi," pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani angkat bicara terkait permasalahan itu. Ia menilai ada dua permasalahan dalam pengadaan barang di Dinas Pendidikan Aceh itu.

Baca: Kepala Cabang Disdik Aceh Mengaku Tak Banyak Tahu Soal Pembagian Meubelair di Aceh Jaya

Pertama, Askhalani menduga penyerahan barang (PHO) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, padahal dalam peraturan yang berlaku, penyerahan barang harus dilakukan sebelum anggaran berakhir.

"Ini tidak dibolehkan dalam aturan, dan tidak sesuai dengan Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah, bisa-bisa ini akan menjadi temuan," kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (5/2).

Foto: Dok AJNN

Kedua, lanjut putra Aceh Barat Daya itu, dugaan memecah-mecah anggaran di bawah Rp 200 juta dengan tujuan agar bisa dilakukan metode penunjukan langsung.

Padahal, kata Askhalani, jenis barang yang sama tidak boleh dipecah untuk kepentingan metode lelang PL, seharusnya hal itu dilakukan dengan mekanisme tender terbuka.

"Ketika kami melihat DPA, banyak barang yang sama dan bisa dilakukan dengan metode lelang, jadi untuk apa dipecah-pecah, dan itu tidka diperbolehkan," ungkapnya.

Untuk itu, Askhalani meminta aparat hukum untuk melakukan penyelidikan terkait proyek-proyek yang berada di bawah Dinas Pendidikan Aceh itu.

"Aparat hukum harus turun tangan untuk melakukan penyelidikan, kami menduga memang sengaja dipecah-pecah agar bisa dilakukan PL," ujarnya.

Realisasi APBK AJay

Komentar

Loading...