Unduh Aplikasi

Mawardi Ismail: Struktur Fraksi PNA Harus Sudah Ada Sebelum AKD

Mawardi Ismail: Struktur Fraksi PNA Harus Sudah Ada Sebelum AKD
Foto: Ist

BANDA ACEH - Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Mawardi Ismail menyarankan agar penundaan pengumuman Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) jalan terlalu lama.

"Kita berharap penundaan itu juga tidak terlalu lama. Karena mereka harus menjadi anggota salah satu fraksi, membiarkan terlalu lama tidak bolehkan. Harus segera ada penyelesaian," kata Mawardi Ismail kepada AJNN saat dimintai tanggapannya, Selasa (15/10).

Menurut Mawardi, jika terlalu lama ditunda maka dapat berimplikasi terhadap penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Karena nama-nama anggota yang mengisi AKD itu dikirimkan oleh fraksi.

"Fraksi itu penting untuk menentukan AKD. Jadi diumumkan itu sebelum AKD dibentuk. Karena yang mengirimkan anggotanya itu kan fraksi-fraksi," ujarnya.

Mengenai sikap pimpinan DPRA yang tidak mengumumkan, Mawardi menilai itu merupakan langkah kehati-hatian yang tepat sampai semuanya memiliki titik terang. Apakah diselesaikan lewat jalur hukum atau kemudian bisa melalui jalur perdamaian antara ke dua pihak.

"Saya kira itu sudah tepat, sikap hati-hati, dari pada nanti jadi masalah kan. Mereka (PNA) harus menyelesaikan konflik bisa secara hukum atau secara damai," tutur Mawardi.

Baca: Jawab Surat DPRA, Kemenkumham Masih Akui Kepengurusan Irwandi Yusuf

Mawardi juga menuturkan, pimpinan DPRA dapat mengambil langkah tegas jika persoalan tersebut tidak selesai. Sesuai data yang ada pasti bisa menentukannya.

"Kalau misalkan juga tidak ada kesimpulan, maka pimpinan DPRA harus mengambil keputusan dengan data yang ada, mana yang bisa diterima. Dan masing-masing pihak nanti harus mengajukan justifikasi," jelas mantan Dekan FH Unsyiah itu.

Seperti diketahui, DPRA telah melaksanakan paripurna pengumuman pimpinan dan anggota fraksi DPRA 2019-2024, Senin (14/10).

Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRA sementara, Dahlan Jamaluddin dan Wakil Ketua Dalimi.

Namun, hanya Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) tidak diumumkan siapa ketua dan anggotanya karena masih terjadinya konflik internal atau dualisme kepemimpinan. Pasalnya kedua kubu sama-sama mengajukan surat ke DPRA. Atas adanya dua surat itu, sehingga tidak diumumkan sususan pengurus Fraksi PNA.

Komentar

Loading...