Unduh Aplikasi

SOAL PERMINTAAN PNS UNTUK BPKS

Mawardi Ismail: Ini Pelecehan Terhadap Kewenangan Wali Kota

Mawardi Ismail: Ini Pelecehan Terhadap Kewenangan Wali Kota
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Wali Kota Sabang menolak permohonan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil Kota Sabang di BPKS. Penolakan itu disampaikan melalui surat Nomor 800/6818 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani Wali Kota Nazaruddin.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 23 November 2018 Kepala BPKS menyurati Wali Kota Sabang perihal permohonan PNS dipekerjakan di BPKS, Namun sebelum adanya balasan dari Wali Kota, Kepala BPKS pada tanggal 3 Desember 2018 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 88/BPKS/2018 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran BPKS tahun 2018 atas nama Amri, SH dengan NIP 196902121998031003.

Baca: Surat Belum Dibalas Wali Kota, Kepala BPKS Telah Terbitkan SK KPA

Sementara Wali Kota Sabang baru membalas surat Kepala BPKS pada 11 Desember 2018, yang isinya menolak permohonan Kepala BPKS untuk memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil Kota Sabang di BPKS.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Pengawas BPKS, Mawardi Ismail mengaku sudah pernah mengingatkan Kepala BPKS Sayid Fadhil terkait pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran sebelum adanya persetujuan dari Wali Kota Sabang.

Menurutnya, pengangkatan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BPKS sebelum adanya rekomendasi Wali Kota Sabang tidak sah dan semakin membuktikan Kepala BPKS tidak paham aturan kepegawaian.

"Itu juga merupakan pelecehan terhadap kewenangan Wali Kota. Kasus yang sama pernah terjadi ketika pegawai Dinas Perhubungan diangkat menjadi PPK sebelum ada izin Gubernur. Kok kesalahan yang sama diulangi lagi, aneh memang," katanya kepada AJNN, Rabu (12/12).

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 23 November 2018 Kepala BPKS menyurati Wali Kota Sabang perihal permohonan PNS dipekerjakan di BPKS, Namun sebelum adanya balasan dari Wali Kota, Kepala BPKS pada tanggal 3 Desember 2018 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 88/BPKS/2018 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran BPKS tahun 2018 atas nama Amri, SH dengan NIP 196902121998031003.

Sebelumnya Kepala BPKS Sayid Fadhil juga sempat meminta Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan ke BPKS kepada Plt Gubernur Aceh, namun permintaan tersebut juga ditolak.

Komentar

Loading...