MaTA Sebut Jembatan Kilangan Aceh Singkil Perlu Audit BPKP  

MaTA Sebut Jembatan Kilangan Aceh Singkil Perlu Audit BPKP  
Pembangunan jembatan Kilangan, Aceh Singkil. Foto: IST.

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh harus segera meminta audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh terkait proyek pembangunan Jembatan Kilangan Aceh Singkil.

Menurut Alfian, sejak dilakukan penyelidikan oleh Kejati Aceh belum ada perkembangan terhadap kasus tersebut. Padahal, sejumlah pihak seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pokja IV, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh, Rekanan dan Konsultas Pengawas sudah dipanggil Kejati pada Februari 2021.

“Kita melihat belum ada perkembangan terhadap kasus tersebut, termasuk permintaan audit kepada BPKP Aceh juga belum dilakukan, padahal sudah 9 bulan. Jadi secara waktu sudah lama setelah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak di bulan Februari lalu seharusnya sudah ada permintaan audit kerugian kepada BPKP Aceh, tapi ini kan belum ada,” kata Alfian, kepada AJNN, Rabu (24/11).

Alfian menyebutkan, berdasarkan analisa pihaknya atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, ditemukan permasalahan yang tidak patut, yang kemudian dilakukan pendalaman atas temuan tersebut oleh pihak Inspektorat Aceh juga. 

“Kami menilai ada dua katagori yang menjadi temuan dan itu sangat berpotensi terjadi tindak pidana korupsi, yaitu adanya temuan secara adminitrasi diawal proses tender, adanya persengkongkolan terjadi antara rekanan dengan pihak ULP dalam hal ini Pokja IV, sehingga banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh rekanan tapi tidak dilakukan dan itu sengaja dibiarkan oleh Pokja IV, sehingga secara aturan dalam administrasi nyata terjadi pelanggaran dan ini sudah menjadi temuan hukum kalau secara audit yang telah dilakukan oleh BPK,” tuturnya.

Selain itu, kata Alfian, juga ada temuan secara keuangan, dimana ada upaya manipulasi dokumen sehingga dengan mudah dapat dicairkan uang 100% padahal kebijakan tersebut tidak patut dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Aceh. 

Baca Selanjutnya...
Halaman 12
Editor:

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini