Unduh Aplikasi

MaTa: Revisi UU Mematikan KPK

BANDA ACEH -  Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menyatakan penolakan keras terhadap usulan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002, tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusul oleh Fraksi PDIP, Nasdem, Golkar,Hanura, PPP dan PKB.

"Revisi UU KPK secara substansial mencoba mematikan KPK secara perlahan, kami menilai, DPR saat ini tengah menabuh genderang perang terhadap pemberantasan korupsi," kata Alfian, Koordinator MaTA kepada AJNN, Rabu (07/10) di Banda Aceh.

Menurut Alfian, sepanjang sejarah negara ini, lembaga anti korupsi tidak dapat tumbuh kuat karena selalu dimatikan oleh penyelenggara negara atau politisi.

"Mereka selalu menghajar balik KPK. Tidak ada kasus buat kasus, yang penting KPK bisa di lumpuhkan dan ini menjadi catatan sejarah buruk bagi bangsa ini di tengah kondisi bangsa terpuruk."

Lebih lanjut Alfian mengatakan, MaTA mencatat sejumlah poin dari draf yang akan direvisi tersebut yang menjurus pada pelemahan KPK.

Pertama, mengenai Pasal 5 yang mengatur pembatasan usia KPK yang akan dibubarkan setelah 12 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

"Sepertinya DPR salah menafsirkan KPK sebagai lembaga ad hoc, di samping tak mempertimbangkan putusan MK yang menyatakan KPK sebagai lembaga yang constitutionally important," tuturnya.

Draf revisi itu juga menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki wewenang penuntutan dan pengawasan.

Menurut Alfian, pembatasan tersebut akan mengamputasi kewenangan penindakan KPK. Terlebih lagi, dalam draf itu disebutkan bahwa KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) seperti Polri dan Kejaksaan. Padahal, dalam UU KPK saat ini, KPK tidak memiliki kewenangan tersebut.

"Penyadapan juga harus izin pengadilan. Ini akan menyulitkan OTT (operasi tangkap tangan) KPK karena harus berurusan dengan birokrasi di pengadilan," tegas Alfian

Selain itu, pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa kasus yang ditangani KPK harus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar.

Hal tersebut akan mempersempit ruang KPK dalam fungsi penindakan korupsi. KPK juga tidak dapat merekrut pegawai, termasuk penyidik, secara mandiri.

Dalam pasal tersebut, KPK diharuskan merekrut pegawai dari Polri, Kejaksaan, dan BPKP.

"Negara ini dibangun bukan untuk maju dan sejahtera rakyatnya. Tapi hanya untuk "kebebasan" para politisi dan kekuasaan," katanya.

Alfian juga mengatakan, pelemahan KPK sudah didesain sejak lama, baik dengan pola kriminalisasi maupun secara regulasi yaitu dengan mereivisi KUHAP dan UU KPK.

Selain berupaya melumpuhkan KPK, menurut Alfian, partai-partai politik yang mengusulkan revisi UU KPK juga sedang menyusun draf UU untuk pengampunan terhadap koruptor.

"Ini suatu peristiwa di mana koruptor Come Back dan penting bagi rakyat menyelamatkan kewenangan KPK," tegas Alfian.

| HENDRA KA

Komentar

Loading...