Unduh Aplikasi

MaTA: Pemotongan Dana Desa Untuk KPA Tak Punya Landasan Hukum

BANDA ACEH- Masyarakat Transparansi Anggaran Aceh (MaTA) menyebutkan pemotongan dana desa yang dilakukan Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara tidak memiliki landasan hukum.

Koordinator MaTA Alfian mengatakan Pemerintah Aceh Utara harus menfasilitasi KPA setempat untuk mengambalikan anggaran pembangunan desa yang dipotong tersebut kepada masing-masing kepala desa.

"Jika pemerintah tidak bertindak maka polisi harus turun tangan mengusut masalah ini, karena dana tersebut milik publik bukan kelompok. itu bukan delik aduan jadi polis bisa langsung mengusut," katanya saat dihubungi AJNN, Kamis (08/10).

Meskipun KPA setempat mengakui pemotongan dana desa tersebut telah disepakati geuchik (kepala desa), namun tidakan itu menyalahi aturasan karena tak ada landasan hukum yang membolehkan hal itu.

"Ini merupakan kebijakan sewenang-wenang, kita berharap polisi mengusut itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan para eks kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara diduga telah memangkas anggaran pembangunan desa di 47 desa di kecamatan itu.

Pemangkasan dikabarkan berkisar Rp 2 juta – Rp 3 juta per desa.

Kabar tersebut telah menjadi isu hangat sejak sepekan terakhir di kawasan tersebut. Kabarnya, beberapa Geuchik (Kepala Desa) tidak setuju dengan pemangkasan dana itu, namun mereka tak mampu melawan sehingga terpaksa memberikan sejumlah dana itu kepada KPA.

NAZAR AHADI
IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...