Unduh Aplikasi

MaTA Desak Kejati Aceh Ungkap Indikasi Korupsi Dinas Pertanahan Aceh 

MaTA Desak Kejati Aceh Ungkap Indikasi Korupsi Dinas Pertanahan Aceh 
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: IST.

ACEH TENGAH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta agar pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, tidak hanya menelusuri kerugian keuangan negara, namun penyidik Kejati juga perlu mendalami beberapa hal lain, terkait apakah dalam kegiatan pengadaan Sertifikat tanah untuk masyarakat miskin di lima kabupaten di Aceh tahun 2019, oleh Dinas pertanahan Aceh.

"Kasus ini “sudah” ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dan potensi kerugian keuangan negara memang sudah ada berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh dan ini perlu didalami lebih mendalam," ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada AJNN, Kamis (8/4/2021) di Takengon.

Baca: Indikasi Kerugian Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2019 Rp 454 Juta 

Hal pertama yang harus didalami dengan mendalami proses pemberian sertifikat tanah tersebut, apakah ada pengutipan dana atau tidak. Karena menurut Alfian, pola yang terjadi selama ini seperti pada Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), pihak MaTA menemukan adanya dugaan pengutipan secara ilegal dilapangan dalam pembuatan sertifikat tanah.

"Pengutipan ini juga masuk pada Tindak Pidana Korupsi (TPK). Ini sangat perlu ditelusuri," ujar Alfian tegas.

Hal yang kedua adalah prosesnya pengadaan yang tidak melalui E- Katalog. Menurut Alfian, walaupun tidak melalui E-Katalog, namun apakah perusahaan tersebut memiliki spesifikasi terhadap, bidang tersebut (Pengadaan Sertifikat) atau tidak.

Baca: GeRAK Laporkan Indikasi Korupsi di Dinas Pertanahan Aceh, Kajati: Akan Ditindaklanjuti

"Karena kita meragukan hal tersebut. Biasanya perusahaan yang ikut tidak punya spesifikasi yang dimaksud. Kalau tidak, maka konflik kepentingannya di mana? Sehingga penyidik kejaksaan perlu mendalaminya," kata Alfian.

Hal yang ketiga, Inspektorat Aceh juga perlu mendorong secara tegas penyelidikan kasus ini, karena pengadaan sertifikat tanah ini adalah untuk masyarakat miskin.

"Dalam konteks pengadaan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin ini ada prinsip yang harus dipahami bahwa adanya kepastian hukum atas hak kepemilikan sertifikat untuk mereka," ujar Alfian.

Baca: Dinas Pertanahan Aceh Bantah Audit Inspektorat Terkait Kerugian Daerah

Karena menurutnya, Sertifikat tanah tersebut juga berfungsi pemberdayaan ekonomi mereka. Apalagi tujuan pemberian sertifikat tanah ini oleh pemerintah untuk tujuan yang dimaksud, sehingga Inspektorat perlu terus mendorong penyelidikan kasus ini tetap berlanjut dengan menyerahkan bukti-bukti diluar administrasi. 

"Karena hasil audit hanyalah resume saja. Tapi perlu ada bukti-bukti yang memperkuat sekaligus memudahkan bagi pihak Kejati untuk melakukan proses penyelidikan di lapangan," ujarnya Alfian.

"Kewenangan inspektorat bukan hanya sebatas melaporkan temuan ke Gubernur saja. Tapi ketika sudah ada indikasi maka Inspektorat perlu mensupport pihak Kejati dengan sejumlah data," tegas Alfian menambah.

Walaupun nantinya perhitungan kerugian keuangan negara pihak Kejati juga akan meminta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tapi menurut Alfian, hasil audit oleh inspektorat Aceh sudah bisa menjadi alat bukti awal bagi pihak Kejati.

"Selain itu perlu dipahami bahwa dalam konteks kerugian dalam sebuah kasus dugaan korupsi, bukan hanya semata-mata kerugian keuangan negara saja, tapi ada kerugian sosial bagi masyarakat miskin yang memiliki hak terhadap Sertifikat itu juga sangat besar," pungkasnya.

Dalam berita sebelumnya disebutkan bahwa kegiatan pemberian (pengadaan) Sertifikat tanah untuk masyarakat miskin di lima kabupaten di Aceh tahun 2019, oleh Dinas pertanahan Aceh diduga bermasalah. Bahkan Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli menyebutkan dalam kegiatan tersebut ada indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 454 juta lebih.

Terkait hal tersebut, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh juga telah menyerahkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan 2020 kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Sebelumnya dari hasil pemeriksaan dokumen administrasi keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh, dari 1.113 bidang tanah untuk diserahkan kepada masyarakat miskin yang  telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten, ternyata hanya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat saja yang telah menerima Sertifikat, itupun baru sebanyak 25 bidang tanah. 

Sedangkan untuk empat kabupaten lainnya yaitu Pidie Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil belum diserahterimakan kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Menurut dokumen laporan hasil pemeriksaan inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh tahun anggaran 2019 dan 2020 per 10 Desember 2020, disebutkan bahwa proses pembuatan sertipikat tanah dimulai dari pendataan calon penerima sertifikat masyarakat miskin yang diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang memuat data masyarakat miskin yang terdapat di Bappeda Aceh.

Kegiatan persertifikatan tanah milik masyarakat miskin oleh Dinas Pertanahan Aceh pada tahun 2019 berindikasi mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah sebesar Rp 454,8 juta. 

Indikasi kerugian keuangan negara ini dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli. Saat dihubungi AJNN, beberapa waktu yang lalu, Zulkifli menyebutkan indikasi kerugian negara dari pengadaan sertifikat masyarakat miskin di Dinas Pertanahan Aceh tahun 2019 sebesar Rp 454 juta lebih. 

Ia menyebutkan, pemeriksaan Inspektorat yang sudah diterbitkan dalam laporan pemeriksaan dilaksanakan dengan memastikan proses dan hasil pemeriksaan sudah sesuai standar pemeriksaan dan kualitas bukti yang ada agar terhindar dari resiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan. Namun sampai sejauh ini menurut Zulkifli, pihak Dinas Pertanahan Aceh belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...