Unduh Aplikasi

Masyarakat Lesten Tak Mau Desa Mereka Ditenggelamkan karena PLTA 

Masyarakat Lesten Tak Mau Desa Mereka Ditenggelamkan karena PLTA 
Hutan di kawasan Lesten yang masuk dalam area pembangunan bendungan PLTA Tampur. Foto AJNN/Rahmat Fajri

GAYO LUES - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I bakal dibangun di kawasan Kabupaten Aceh Timur, Gayo Lues dan Aceh Tamiang. Pemerintah Aceh telah memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk pembangunan pembangkit listrik tersebut. 

IPPKH yang dikeluarkan Gubernur Aceh bernomor 552.51/DPMPTSP/1499/IPKKH/2017 tersebut dengan luasan mencapai 4.407 hektare. PLTA berkapasitas 428 mega watt itu bakal membuat bendungan setinggi 173,5 meter, berdaya tampung waduk 697,4 juta meter kubik. 

Rencana luas genangan pembangkit listrik tersebut mencapai 4.000 hektare lebih, dan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi sekitar 275 KVA.

Jika bendungan tersebut dibangun, maka diperkirakan Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang masuk wilayah genangan air bakal ditenggelamkan.

Kepala Dusun Berawang Gajah, Desa Lesten, Edwir Z mengatakan, masyarakat Lesten tidak mau desa mereka ditenggelamkan karena pembangunan PLTA Tampur itu. Maka dari itu mereka menolak wacana tersebut karena dapat mengancam kerusakan hutan dan harapan generasi penerus. 

"Masyarakat tidak menerima Lasten jadi laut semuanya, tidak mau ditenggelamkan. Kalau dibendung, maka putus untuk generasi penerus," kata Edwir Z kepada wartawan di Desa Lesten, Rabu (16/9). 

Apalagi, kata Edwir, janji-janji yang telah disampaikan pihak perusahaan kepada masyarakat setempat tak kunjung direalisasi. 

"Perjanjian dulu sama masyarakat dia siap bikin lahan, rumah, tapi sampai sekarang tidak," ujarnya. 

Namun, izin IPPKH yang dikeluarkan Gubernur Aceh kepada PT Karmizu untuk pembangunan PLTA Tampur-I itu sudah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh pada Rabu, 28 Agustus 2019 lalu. 

Majelis Hakim PTUN Banda Aceh mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh. 

Setelah itu, Pemerintah Aceh mengajukan banding atas putusan PTUN Banda Aceh tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera (PTTUN) Medan, Sumatera Utara. 

Putusannya, PTTUN Medan menolak banding yang diajukan Pemerintah Aceh itu, dan memperkuat putusan PTUN Banda Aceh terhadap perkara dengan Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA.

Terkait dua putusan tersebut, lanjut Edwir Z, warganya mengaku senang. Tetapi, sekarang kabar lain terdengar ke telinga mereka, yakni akan ada perusahaan lain yang masuk membuat PLTA tersebut. 

"Iya senang dibatalkan, tapi ini ada isu masuk dari PT lain, tapi kami tetap menolak, tidak mau desa kami ditenggelamkan," sebut Edwir. 

Sementara itu, warga Desa Lesten lainnya, Mat Ali menuturkan, masyarakat Lesten semakin tidak setuju setelah mereka sempat berkunjung ke lokasi pembangunan bendungan PLTA di Jati Gede, Bandung pada pertengahan November 2019 lalu. 

Di sana, mereka menyaksikan langsung bagaimana pemukiman penduduk terendam, belum lagi ganti rugi rumah dan kebun warga sangat murah, bisa dikatakan tidak masuk akal.

"Karena itu kita menolak keras, kalau misalkan bendungan hampir rata-rata kita menolaknya," tutur Ali.  

Komentar

Loading...