Unduh Aplikasi

Masyarakat Diajak Mengawasi Kinerja Pemerintah Aceh Tamiang

Masyarakat Diajak Mengawasi Kinerja Pemerintah Aceh Tamiang
Syahril El Nasir, Ketua LAKI Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG - Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Aceh Tamiang mengajak seluruh unsur masyarakat di kabupaten itu untuk sama-sama mengawasi kinerja pemerintah daerah.

"Keterlibatan masyarakat mengawasi kinerja Pemerintah Aceh Tamiang sangat penting. Selain untuk menjaga penyimpangan dan terjadinya KKN, keterlibatan masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah," kata Ketua DPC LAKI Kabupaten Aceh Tamiang, Syahri El Nasir kepada AJNN, Selasa (14/1).

Menurut Syahri El Nasir, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat.

"Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan pada PP Nomor: 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," kata Nasir.

Menurut Nasir, korupsi bisa terjadi kapan saja bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, namun juga dalam proses perencanaan kegiatan, bahkan pada tahap tersebut terkesan lebih kental dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Sesungguhnya masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan secara utuh dari awal, dan hanya diberi sosialisasi hasil dari perencanaan yang sudah terbentuk," ujarnya.

Lanjut Nasir, saat dilaksanakan forum SKPA/SKPK aroma egosentris sangat kental, disinilah celah untuk memasukkan keinginan melalui negosiasi, entah programnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau tidak.

Sama halnya ketika proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dibuat oleh sekretaris daerah selaku Ketua TAPA atau Ketua TAPK untuk disampaikan kepada kepala daerah, sebagai pedoman penyusunan APBA/APBK.

"Di sini sering disusupkan program-program "siluman" oleh oknum tertentu. Selain itu, usulan dari bawah melalui mekanisme Musrenbang selalu hanya menjadi formalitas saja. Usulan yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran dari pemerintah tidak diakomodir. Akibatnya proses perencanaan anggaran umumnya hanya bersifat sosialisasi," kata Nasir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga anti rasuah, kata Nasir, kejahatan korupsi APBA/APBK paling banyak terjadi pada sektor infrastruktur, karena dari persentase alokasi anggaran, sektor inilah yang paling besar.

"Modus yang sering digunakan adalah mark up, mark down, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan," pungkas Nasir.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...