Unduh Aplikasi

Masih Tunggu Putusan Majelis Tinggi Partai, Nama Muharuddin Belum Final

Masih Tunggu Putusan Majelis Tinggi Partai, Nama Muharuddin Belum Final
Sekjend PNA, Miswar Fuady. Foto AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Miswar Fuady mengatakan Surat Keputusan (SK) tentang pengusulan calon Wakil Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 dari PNA merupakan bahan diskusi di Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh.

Menurut Miswar Fuady, surat dengan nomor 521/PNA/B/Kpts/KU-SJ/XII/2020 yang mengusulkan Muharuddin Harun menjadi calon Wakil Gubernur Aceh untuk mendampingi Nova Iriansyah merupakan SK dari DPP Partai Nanggroe Aceh.

"Itu baru SK DPP PNA untuk di diskusikan di Majelis Tinggi PNA nanti," kata Miswar Fuady, saat dihubungi AJNN, Senin (14/12).

Saat ini, kata Miswar Fuady, surat tersebut belum diserahkan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sebab surat itu belum ada kesepakatan di Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh.

"Surat itu belum kita serahkan kepada Nova Iriansyah, karena SK itu nanti akan kita diskusikan kembali dengan Majelis Tinggi PNA, dan bisa saja nama Tgk Muharuddin akan ditetapkan dan bisa saja orang lain sesuai hasil Majelis Tinggi Partai," tuturnya.

Baca: PNA Usul Tgk Muharuddin Jadi Wagub Aceh Pendamping Nova Iriansyah

Miswar Fuady menjelaskan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar PNA, Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh memiliki kewenangan menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diajukan oleh DPP PNA.

Lanjut Miswar Fuady, jika Majelis Tinggi PNA memutuskan nama calon yang lain, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh wajib menetapkan nama calon sesuai hasil permusyawaratan Majelis Tinggi PNA.

Miswar Fuady mengungkapkan, Majelis Tinggi PNA diisi oleh lima orang pengurus, yaitu sebagai Irwansyah Ketua Dewan Penasehat Pusat, Sunarko sebagai Ketua Komisi Pengawas Partai, Sayuti Abubakar sebagai Ketua Mahkamah, Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum DPP PNA, dan Miswar Fuady sebagai Sekretaris Jenderal DPP PNA.

"Dan itu sesuai dalam SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-675.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Nanggroe Aceh," tutup Miswar Fuady.

Komentar

Loading...