Unduh Aplikasi

Pelaksanaan Pilkada, DPRA Minta Pemerintah Pusat Jaga Kekhususan Aceh

Pelaksanaan Pilkada, DPRA Minta Pemerintah Pusat Jaga Kekhususan Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Fuadri meminta agar pemerintah pusat tetap menjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh yang terpaut dalam UUPA No 11 Tahun 2006.

Hal itu dikatakannya karena Pemerintah Pusat yang menolak RUU Pemilu dengan tetap melakukan Pilkada, Pileg dan Pilpres serentak pada 2024. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga meniadakan pilkada 2022 dan 2023.

"Kami tidak mengganggu regulasi secara nasional yang mengatur tentang pemilu serentak 2024. Tapi kami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk tetap menjaga Kekhususan dan Keistimewaan Aceh," kata Fuadri kepada AJNN, Senin (1/2).

Ia mengatakan, meskipun pemilu itu tidak diatur secara khusus tentang teknisnya, namun dalam UUPA diatur bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melaksanakan Pilkada lima tahun sekali.

"Saya pikir regulasinya juga sudah cukup kuat," ucapnya.

Atas dasar tersebut, lanjutnya, pihaknya tetap menginginkan pilkada Aceh itu tetap jatuh pada tahun 2022.

"Saat ini kita sedang melalui jalur koordinasi dengan Kemendagri, KPU RI dan DPR RI," ujarnya.

Saat AJNN menanyakan jika saat koordinasi nanti Kemendagri menolak wacana Pemerintah Aceh melakukan pilkada 2022, ia mengatakan, saat pihaknya tak ingin berandai-andai.

Tugas Pemerintah Aceh dan DPRA, lanjutnya, mempertahankan regulasi yang ada. Persoalan ada jadwal yang tergeser, tergantung dari Pemerintah Aceh dan DPRA membangun komunikasi dengan Mendagri dan KPU RI.

"Kalau tahapan saya pikir tidak ada masalah lagi. Tinggal jadwalnya saja yang harus disepakati. Apakah Pilkada ini dilakukan 2022 atau ada pergeseran waktu pelaksaannya. Kita menunggu perkembangan terbaru,"pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh (PA) Sulaiman,SE mengajak seluruh Anggota DPR beserta eksekutif untuk sama-sama menolak pelaksanaan Pilkada 2024 seperti yang telah direncanakan pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat menolak revisi UU Pilkada dan tetap ingin melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024 sesuai UU Pilkada No 10 Tahun 2016. 

Menurut politisi Partai Aceh ini, apabila Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menerangkan pelaksanaan Pilkada akan berlangsung pada November 2024 dan ditetapkan di Aceh, maka menurutnya sudah sangat bertentangan dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) bab X pasal 65 yang menerangkan, Bupati, wakil Bupati/wali kota, wakil wali kota/gubernur,wakil Gubenur Aceh dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali.

"Mengacu kepada UUPA, Aceh akan menggelar pesta demokrasi seharusnya pada tahun 2022," ujar Sulaiman.

Lebih lanjut, kata dia, bila benar Aceh juga termasuk salah satu daerah yang diwajibkan pelaksanaan pilkada pada tahun 2024, bukan tahun 2022, sesuai UUPA, maka lagi-lagi pemerintah pusat berkhianat terhadap Aceh.

"Dalam persoalan polemik jadwal pelaksanaan Pilkada di Aceh, saya mengajak semua elemen masyarakat sampai kepada para pejabat baik, eksekutif maupun legislatif untuk sama-sama menyatakan sikap menolak pelaksanaan pilkada tahun 2024, dan mendukung pelaksanaan pilkada di Aceh harus tepat waktu, yaitu tahun 2022," sambungnya.

Bukan tidak punya alasan, Sulaiman mengajak agar terbentuk kekompakan guna melawan keputusan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 lantaran sedikit demi sedikit, UUPA telah dibonsai.

"Tentu ini tidak sejalan dengan semangat perdamaian yang telah terjalin di Aceh jika pelaksanaan pilkada khususnya di Aceh dipaksakan berlangsung tahun 2024," cetusnya.

"Bukankah Aceh memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus persoalan Pilkada secara mandiri, hal itu sesuai dengan UUPA," sambung Sulaiman.

Komentar

Loading...