Unduh Aplikasi

Masalah Pengelolaan Dana Otsus, Mahasiswa Warning Plt Gubernur Aceh

Masalah Pengelolaan Dana Otsus, Mahasiswa <i>Warning</i> Plt Gubernur Aceh
Mahasiswa ketika menggelar aksi di halaman Gedung DPRA. Foto: Hendra Keumala

BANDA ACEH - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Otsus (GMPO) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempertahankan agar pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh pemerintah kabupaten/kota.

Desakan tersebut disampaikan para mahasiswa pada saat melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRA. Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 11.15 WIB, Selasa (6/12).

"Kami mendesak DPRA menarik usulan terhadap perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan dana migas dan otsus," kata Koordinator Aksi Hamdani.

Disamping itu, Hamdani juga meningatkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh agar tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis ini. Serta mendorong terbentuknya sebuah badan untuk pengelolaan dana otsus apabila mentransfer secara langsung menyalahi aturan.

"Menindak tegas dan memproses secara hukum bagi pemerintah kab/kota yang terbukti menyalahgunakan dana otsus," ujarnya.

Menurutnya dana otsus merupakan dana yang diterima Aceh dari pusat yaitu selama 20 tahun sampai 2027, dimana besaran anggaran sepuluh tahun pertama 2 persen dari dana alokasi umum nasional (DAUN) dan sepuluh tahun kedua 1 persen dari DAUN.

Dalam UUPA pasal 179 ayat (2c) dikatakan bahwa otsus adalah sumber pendapatan Aceh dan kab/kota, dalam artian jika merujuk pasal tersebut jelas kab/kota memiliki hak yang jelas terhadap dana otsus tersebut, walaupun dalam UUPA pasal 183 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak mentransfer langsung dana tersebut ke kabupaten kota.

"Namun demikian UUPA tidak serta merta mengatur bahwa provinsi mengatur secara mutlak dana otsus dalam pengelolaannya," tambah Hamdani.

Dia menjelaskna dalam proses awal perjalanannya, dana otsus dikendalikan penuh oleh provinsi atau daerah tingkat I, tapi banyak ditemui dana otsus pengalokasiannya banyak tidak tepat sasaran. Sehingga terdorong lahirnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 yang pengatur bahwa dana Otsus akan dikelola oleh provinsi dan kabupaten kota dengan pembagian 60 : 40 dimana 60 persen oleh provinsi, dan 40 persen untuk kab/kota.

"Konsekuensi dari pembagian tersebut adalah setiap kab/kota kita mendapatkan hak penglolaan dana otsus dari 40 persen sehingga penyerapan anggaran terhadap dana otsus menjadi sedikit lebih maksimal dan ter arah," ungkapnya.

Bahkan, pihaknya mencatat bahwa penyerapan dana otsus di kab/kota lebih maksimal dari pemerintah provinsi, dan sumbangan silpa pemerintah Aceh tiap tahunnya lebih besar disumbang dari dana 60 persen otsus yang dikelola provinsi.

"Upaya pengelolaan dana otsus oleh provinsi tidak pro rakyat, kami melihat provinsi ingin menciptakan ketergantungan kab/kota terhadap provinsi, sehingga akan terjadinya ketidakrataan pembangunan, pengalokasian anggaran tidak tepat sasaran, loby-loby anggaran diprovinsi, maraknya fee proyek, tidak adanya sinergisitas pembangunan dan lain-lain," jelasnya.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...