Unduh Aplikasi

Masalah Pengelolaan Blok B, BPMA Siap Laksanakan Apapun Keputusan Pemerintah

Masalah Pengelolaan Blok B, BPMA Siap Laksanakan Apapun Keputusan Pemerintah
Plt Kepala BPMA, Azhari Idris. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) siap melaksanakan apapun keputusan pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara.

"Bagi BPMA apapun keputusan pemerintah akan kami laksanakan apakah wilayah kerja (WK) tersebut diberikan hak kelola kepada BUMD Aceh, pertamina, atau oleh siapapun juga yang ditetapkan oleh pemerintah akan kami laksanakan sesuai ketentuan undang-undang," kata Plt Kepala BPMA, Azhari Idris kepada AJNN, Jumat (8/11).

Menurutnya BPMA adalah lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan oleh negara dan atas nama negara melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas di Aceh.

"Mudah-mudahan segera ada keputusan yang disepakati Plt Gubernur Aceh bersama Menteri ESDM, agar operasi produksi migas di Blok B terus dapat berlanjut dan memberikan dampak positif terhada perekonomian dan kepastian investasi di Blok B itu," ujar Azhari.

Baca: Surati ESDM, Jaman Minta Tolak Permintaan Pemerintah Aceh Kelola Blok B

Ia mengungkapkan proposal Pertamina yang telah direview oleh BPMA bersama Tim Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, telah diajukan ke Menteri ESDM.

"Saat ini posisi proposal tersebut dalam proses review oleh Tim Kementeria ESDM. Belum ada keputusan final dari Menteri ESDM," ungkapnya.

Saat ini, kata Azhari, Menteri ESDM memberikan hak kelola sementara kepada Pertamina selama 45 hari terhitung dari 4 Oktober 2019. Baginya pengelolaan WK Blok B di Aceh Utara dapat saja dilakukan oleh Pemerintah Aceh jika proposalnya mendapat persetujuan Menteri ESDM.

"Status saat ini Pertamina masih sebagai kontraktor aktif dan belum di terminasi sehingga hak kelola masih sama Pertamina. Secara teknis sesuai fungsinya, BPMA telah memberikan masukan-masukan aspek teknis, keekonomian/komersial kepada pemerintah sebagai referensi dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.

Komentar

Loading...