Unduh Aplikasi

Masalah Baru Ancaman Lama

Masalah Baru Ancaman Lama
Ilustrasi: bernama

RENCANA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menolak pembangunan ruas jalan yang dibiayai dengan skema tahun jamak lewat dana otonomi khusus seperti mengorek masalah lama. Sejumlah tokoh di barat selatan dan tengah Aceh menyampaikan angkat suara.

Suprizal Yusuf, misalnya. Politikus Partai Golkar ini menilai DPR Aceh tidak berhak membatalkan anggaran tersebut. Di tengah kesulitan masyarakat Aceh, saat ini, dampak dari corona dan ketiadaan industri, uang APBA tersebut akan mendorong perputaran roda ekonomi di Aceh.

Apalagi, banyak ruas jalan di kawasan barat-selatan yang akan dirampungkan lewat proyek multiyears itu. Artinya, masyarakat akan merasakan kemudahan dalam bertransportasi antardaerah yang selama ini menjadi barang mahal di wilayah itu.

Sementara Tagore AB, Ketua Dewan Adat Gayo, mengatakan pembukaan sejumlah ruas jalan akan membuka keran perekonomian lebih lancar. Alur distribusi semakin cepat dan ini menjadikan harga produk lebih murah dan bersaing.

Tagore mengatakan sejak lama masyarakat di daerah tengah Aceh hidup dalam kesusahan. Mereka tidak mendapatkan akses publik layaknya didapat warga negara. Bahkan kue pembangunan untuk daerah di pedalaman Aceh tergolong kecil dibandingkan daerah lain di Aceh.

Tagore mengingatkan agar DPR Aceh tidak mengulangi kesalahan di masa lalu saat muncul desakan daerah tengah dan barat-selatan memisahkan diri dari Provinsi Aceh. Menurut Tagore, warga di Dataran Tinggi Gayo berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang sama dengan warga lain di Aceh.

Pembangunan jalan menggunakan skema tahun jamak ini bakal membuka akses Peurelak-Lokop-batas Gayo Lues sepanjang 107,30 kilometer dan ruas jalan batas Aceh Timur-Pining- Blangkejeren sepanjang 61,42 kilometer.

Selanjutnya ruas jalan penghubung Blangkejeren-Tongra-Batas Aceh Barat Daya sepanjang 90,15 kilometer dan ruas jalan Babah Rot-Batas Gayo Lues sepanjang 27,57 kilometer dan jalan sepanjang 57,08 kilometer, yakni ruas jalan Simpang Redelong-Pondok Baru-Samarkilang.

Tentu saja pembangunan ini harus mempertimbangkan pula nasib keberlangsungan hutan Aceh. Pembangunan jalan ini tentu akan berpotensi membuka tutupan hutan dan mengundang praktik pembalakan liar.

Tanpa penegakan hukum, bukan tak mungkin hal ini akan memantik permasalahan baru, yakni banjir dan kekeringan berkepanjangan di Aceh. Sepanjang semua pihak mau duduk bersama, pasti ada solusi agar tidak ada pihak yang dikorbankan, termasuk satwa liar.

Komentar

Loading...