Unduh Aplikasi

Masalah Akuntabilitas, Aceh Peringkat Enam di Sumatera

Masalah Akuntabilitas, Aceh Peringkat Enam di Sumatera
Kantor Gubernur Aceh. Foto: Net
BANDA ACEH - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan hasil perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi untuk tahun 2015.

Rapor perkembangan nilai akuntabilitas pemerintah provinsi pada akhir 2015 yang dirilis Kemenpan melalui websitenya. Untuk tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Yogyakarta duduk diperingkat keenam, sedangkan untuk tingkat Sumatera, Pemerintah Provinsi Aceh menduduki peringkat enam, dibawah Provinsi Sumatera Barat. Untuk peringkat pertama, Provinsi Bangka Belitung.

Untuk nasional, Pemerintah Aceh yang saat ini dipimpin oleh Zaini Abdullah menduduki peringkat 20 dibawah Provinsi Jawa Tengah.

Berikut peringkat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi yang dikeluarkan oleh Kemenpan :

1. Pemerintah Provinsi Yogyakarta
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Pemerintah Provinsi Bali
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
11. Pemerintah Provinsi Bengkulu
12. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
13. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
14. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
16. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
18. Pemerintah Provinsi Dki Jakarta
19. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
20. Pemerintah Provinsi Aceh
21. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
23. Pemerintah Provinsi Maluku
24. Pemerintah Provinsi Gorontalo
25. Pemerintah Provinsi Riau
26. Pemerintah Provinsi Jambi
27. Pemerintah Provinsi Lampung
28. Pemerintah Provinsi Banten
29. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
30. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
31. Pemerintah Provinsi Papua
32. Pemerintah Provinsi Papua Barat
33. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
34. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Komentar

Loading...