Unduh Aplikasi

Marzuki Daham Dinilai Tak Punya Visi Majukan Kekal

Marzuki Daham Dinilai Tak Punya Visi Majukan Kekal
Kek Arun Lhokseumawe. Foto: Ist

BANDA ACEH - Bekas Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, Nurdin, angkat bicara terkait tidak masuknya Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhokseumawe (Kekal) dari daftar proyek strategis nasional. 

Nurdin yang pernah menjabat Staf Ahli Gubernur masa Zaini Abdullah menilai keluarnya KEKAL merupakan kerugian besar untuk Aceh. 

“Seharusnya setiap upaya, aset dan pencapaian yang luput dari pengelolaan Kekal dihitung sebagai kerugian,” kata Nurdin, Rabu (2/12) di Banda Aceh.

Nurdin juga menilai Direktur PT Patriot Nasional Aceh (Patna) Marzuki Daham, tidak memiliki visi misi memajukan Kekal ketika menyebutkan tidak ada kerugian saat KEK Arun-Lhokseumawe keluar dari daftar proyek strategis nasional 

“Saya mengingatkan Direktur PT Padna selaku perusahaan yang mengelola KEK Arun-Lhokseumawe, Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan banyak biaya, tenaga dan usaha dalam mengalihkan aset PT Arun pada Pemerintah Aceh yang akhirnya melahirkan KEK,” tegasnya.

Namun sejak awal, kata Nurdin, ada upaya untuk tidak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Aceh. Salah satunya adalah dengan menelikung pengusul KEK Arun-Lhokseumawe dari Pemerintah Aceh menjadi Badan Usaha Milik Negara. Perubahan itu terjadi saat Zaini Abdullah, Gubernur Aceh saat itu, digantikan sementara oleh Soedarmo. 

Ia menjelaskan kalau merujuk pada aturan, status pelaksana tugas gubernur yang diemban Soedarmo, tidak memberikan dia kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap hal strategis yang tengah diperjuangkan oleh Abu Doto, sapaan Zaini, yang tengah bernegosiasi untuk menjadikan Pemerintah Aceh sebagai pemilik 50 persen lebih saham KEK Arun-Lhokseumawe. 

Baca: KEK Arun Tidak Masuk PSN, Marzuki Daham: Tidak Rugi Kalau Tidak Masuk
 
Langkah ini diambil Pemerintah Aceh sebagai upaya meminta komitmen pemerintah pusat dari pengelolaan PT Arun. Namun kepentingan pemerintah pusat terhadap PT Arun lebih dominan. Dalam status kepemilikan saham yang hanya 10 persen, Aceh tak lagi punya kuasa untuk meyakinkan Jakarta dalam memaksimalkan potensi KEK Arun-Lhokseumawe. 

“Keberadaan KEK Arun-Lhokseumawe diperuntukkan dalam semua sektor, seperti pariwisata, pertanian, perikanan dan banyak lagi. Namun semua tidak berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Bahkan saat ini, kata Nurdin, Aceh sangat dirugikan. Kerja keras Pemerintah Aceh dalam dua hingga tiga tahun untuk mengambil alih aset PT Arun tidak optimal. 

“Lantas muncul opini Direktur PT Patna bahwa Aceh tidak rugi. Ini jelas pendapat yang tidak benar,” kata Nurdin. 

Baginya, ketika status KEK Arun-Lhokseumawe masuk sebagai proyek strategis nasional akan memberikan keuntungan dari segi materi dan nonmateri. Sepanjang KEK Arun-Lhokseumawe berada dalam PSN, Aceh akan mendapatkan banyak keuntungan. 

“Sejumlah bantuan yang dikucurkan pemerintah pusa, dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di KEK Arun-Lhokseumawe,” jelasnya.
 
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Aceh tidak berdiam diri lebih lama, karena banyak yang dipertaruhkan di sini. Termasuk kesempatan rakyat yang kini tidak mendapatkan pekerjaan. Saat ini adalah saat tepat untuk menguatkan peran pemimpin di PT Patna. 

“Itu langkah minimum. Kalau mau yang lebih ekstrim, Pemerintah Aceh harus mendorong perubahan undang-undang terkait KEK Arun-Lhokseumawe. Namun peluang itu terjadi sulit,” ujarnya.

Komentar

Loading...