Unduh Aplikasi

Marathon Covid-19 dan Pembangunan

Marathon Covid-19 dan Pembangunan
Ahmad Humam Hamid

Oleh: Ahmad Humam Hamid
 
Sebuah pertanyaan normal yang sangat layak dikemukan oleh siapapun saat ini adalah kapan Covid-19 ini akan berakhir. Pertanyaan ini layak diajukan oleh pemimpin politik atau pemerintah, pengusaha, bahkan rakyat sekalipun. Bagaimanapun, pandemi ini telah memberikan dampak besar, nyaris disemua sektor yang membuat negara adi daya sekalipun menjadi tak berdaya, apalagi untuk ukuran negara berkembang yang masih belum sangat kuat landasan ekonominya.
 
Pandemi Covid-19 pada hakekatnya telah membuat hampir semua negara menghadapi tiga tantangan sekaligus. Tantangan pertama adalah bagaimana respons negara dalam menyiapkan sistem kesehatan publik yang mampu mengimbangi perkembangan penularan pandemi dalam aspek pencegahan, pengendalian dan juga pelayanan.
 
Tantangan kedua yang juga cukup penting adalah bagaimana menangani dampak segera dan menengah dari pandemi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tantangan ketiga adalah bagaimana  menghitung dan mempersiapkan akibat jangka panjang pandemi berikut dengan langkah dan kebijakan untuk pemulihan dan kembali ke masa normal, walaupun tidak persis seperti masa pra pandemi.
 
Ketiga bentuk tantangan itu kemudian menjadi lebih kompleks karena sifat virus yang masih baru, belum habis dan lengkap aspek biologinya diketahui. Sejumlah laporan awal tentang penularan yang terulang, kini tidak lagi menjadi laporan kasus, tetapi nampaknya telah menjadi semacam kecendrungan yang akan membuat peramalan skenario akhir pandemi menjadi lebih sulit.
 
Kekuatiran tentang mutasi yang cepat dan mematikan dari Covid-19 kini hampir menjadi sebuah kenyataan dan akan membuat upaya penanggulangan dan pengendalian menjadi lebih sulit, walau dengan temuan vaksin sekalipun. Sejumlah prediksi yang dikemukan oleh para ahli yang tersedia saat ini misalnya telah memberikan gambaran dari waktu yang relatif cepat dengan ritme optimisme sampai dengan waktu yang relatif panjang dan sangat hati-hati.
 
Bill Gate dan direktur WHO, Dr. Tedros misalnya menyatakan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka vaksin akan dapat di dilepas pada awal tahun sehingga pada akhir tahun 2021 seluruh dunia sudah tervaksinasi, dan itu artinya praktis fase eradikasi awal yakni “kekebalan kelompok” telah tercapai. Kedua mereka juga memberikan sedikit ruang seandainya pun target 2021 tidak tercapai penuh, namun pada tahun 2022 pandemi ini telah dapat diatasi.
 
Gambaran yang agak kelabu diberikan oleh ketua ilmuwan kelompok pekerrja WHO, Dr. Soumya Swaminathan, yang menyatakan setidaknya dibutuhkan waktu lima tahun untuk membuat pandemi Covid-19 berakhir. Ia mempunyai basis keilmuan yang kuat, dengan mempertanyakan tingkat keampuhan vaksin, fenomena mutasi virus yang cepat, faktor produksi, logistik dan distribusi ke seluruh dunia, berikut dengan kecepatan vaksinasi global untuk 7 milyar manusia.
 
Kompleksitas dari skenario ini menurut Swaminathan adalah tatangan mencapai angka 60-70 persen vaksinasi manusia secara global bukanlah angka yang mudah dicapai. Dengan keragaman kemajuan, kapasitas pemerintahan, dan bentang sosial budaya yang cukup majemuk, vaksinasi menjadi bukan pekerjaan mudah dan cepat. Ini artinya jumlah vaksinasi manusia yang mesti dilayani berkisar antara 4,2 -4,9 milyar manusia.
 
Hasil perhitungan awal PBB (2020) memberikan indikasi bahwa  pandemi telah memperlambat pertumbuman ekonomi, bahkan membuat pertumbuhan positif sebelumnya menjadi petumbuhan negatif di hampir semua negara di dunia. Pandemi secara keseluruhan juga telah menyebabkan pertambahan angka pengangguran, memperbesar angka kemiskinan, dan bahkan memperbanyak kelaparan. PBB juga memperkirakan akan terjadi pengurangan output global sebesar 5.2 persen pada tahun ini yang bepeluang untuk turun lagi ke angka 8 persen, jika banyak lockdown dilakukan pada paruh dua tahun 2020.
 
Penurunan output ini akan mengakibatkan setidaknya 25 juta orang akan berhenti bekerja dan menjadi pengangguran, dan 100 juta warga global akan kembali berada dibawah garis kemiskinan, dengan asumsi distribusi pendapatan tidak mengalami perobahan mencolok. Tidak behenti di kemiskinan, pandemi ini juga akan mengakibatkan sekitar 265 juta penduduk global akan terancam kelaparan, Angka ini adalah tambahan 100 persen dari angka kelaparan sebeum pandemi.
 
Ditingkat nasional Covid-19 juga telah mengerogoti pertumbuman ekonomi, mengakibatkan pengangguran, memperbanyak kemiskinan, dan sangat mengganggu target pembangunan seperti yang telah direncanakan dalam RPJM pemerintahan Jokowi-Makruf. Angka pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan oleh Sri Mulyani diperkirakan berada di kisaran -0,4% hingga 1%. Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,02%. Tidak hanya itu angka kemiskinan yang sudah mulai membaik pada tahun lalu, kini diperkirakan akan meleset dari harapan angka penurunan dari yang dipredikasi sebelumnya.
 
Akibat Covid-19, angka kemiskinan Indonesia kemungkinan akan bertambah hingga 4%. Ini artinya angka kemiskinan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 13,22%. Ini adalah kenaikan yang luar biasa, karena sudah kembali seperti angka tahun 2011. Pandemi telah membuat semua capaian selama 10 tahun penurunan angka kemiskinan berbalik arah dan hanya baru berlangsung beberapa bulan, telah memakan hasil kerja keras selama satu  dekade.
 
Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) disebutka bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Diperkirakan pada kuartal ketiga akan negatif pula pertumbuhannya, walaupun ada peluang akan kembali positif pada kuartal kempat.
 
Jika saja perkembangan pandemi dapat dikendalikan. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Akibat terhambatnya aktivitas perekonomian, secara otomatis menyebabkan para pekerja mengalami kerugian, termasuk dirumahkan bahkan diberhentikan (PHK). Sampai dengan awal April 2020 Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya.
 
Jumlah total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak pandemi 873.090 yang merupakan pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Bappenas sendiri memperkirakan pada tahun 2021, tingkat pengangguran bisa mencapai 10,7-12,7 juta orang.
 
Karena Aceh tidak sangat terintegrasi dengan ekonomi global, seperti layaknya propinsi di Jawa dan beberapa di luar Jawa, maka pukulan ekonomi yang dirasakan Aceh tidak separah apa yang terjadi di propinsi-propinsi itu. Jika pun ada, hanya komoditi perkebunan, yang harganya terganggu seperti kopi Arabika Gayo, sedangkan coklat, kelapa sawit, relatif lebih stabil.
 
Merujuk kepada laporan Badan Pusat Statistik (BPS)   pertumbuman ekonomi Aceh untuk semester pertama tahun 2020 terhadap semester I 2019 bertumbuh 0.63 persen dengan migas, dan 0.24 persen tanpa migas. Selanjutnya dari segi tenaga kerja  catatan bulan Februari 2020, menunjukkan Tingkat Penganggutan terbuka  5.42 persen, lebih rendah bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya yakni, 5.53 persen.
 
Realtas ini selayaknya menjadi catatan khusus kepada pemerintah daerah untuk meninjau RPJM yang telah disahkan, karena ketika rencana itu dijadikan dasar hukum perencanaan tahun-tahun pembangunan dalam periode pemerintahan Irwandi-Nova, bencana Covid-19 belum terjadi. Memang, didalam pengantar KUA-PPAS, disebutkan
2021 disebutkan salah satu dasar penyusunan APBA 2021 adalah dampak Covid-19  berikut  dengan dampak sosial ekonomi yang terjadi.
 
Yang menjadi persoalan apakah ada pembahasan mendalam yang dilakukan oleh eksekutif dan DPRA terhadap butir-butir revisi RPJM yang memang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesungguhnya sangat perlu dilakukan, sehingga pilihan pembangunan Aceh tahun 2021 dan mungkin tahun-tahun berikutnya baik tidak terperangkap dalam kosa kata “generik” Covid-19.
 
Harus diakui pemerintah nasional dan lokal di seluruh dunia hari ini, telah mengubah rencana dan strategi pembangunan dari berbagai sektor untuk menjawab tantangan dan dampak dari pandemi. Pilihannya tidak sangat banyak, yang pasti pijakan dan asumsi pembangunan yang telah dibuat sebelumnya, sebagian, bahkan mungkin sebagian besarnya tidak lagi cocok.
 
Dengan situasi pandemi hari ini yang tidak menentu, maka penyesuaian pembangunan yang dapat dilakukan akan mempunyai rentang dari yang moderat sampai dengan penyesuaian yang mendasar. Analisa situasi dan prediksi pembangunan kali ini sama sekali tidak dapat dilepaskan dari kondisi lokal yang ada dan kemampuan memahami pandemi dan dampak pandemi secara benar.
 
Selanjutnya strategi dan pilihan prioritas pembangunan nasional juga tidak dapat ditinggalkan, berikut  dengan kondisi perekonomian global yang juga sangat tidak menentu.
 
Akhirnya yang sangat penting untuk diingat, apapun yang direncanakan, maka  APBA 2021 dalam kaitannya dengan Covid-19 seyogyanya terdistribusi dengan proporsional kedalam tiga kluster; darurat, pemulihan, dan sistemik atau jangka panjang dengan menggunakan indikator-indakator yang valid.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Komentar

Loading...