Unduh Aplikasi

Mantan Sekjen DPP PNA Ajukan Banding

Mantan Sekjen DPP PNA Ajukan Banding

BANDA ACEH - Mantan Sekjen DPP Partai Nasional Aceh (PNA) Muharram Idris mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh pada 8 Desember 2016 ke Pengadilan Tinggi TUN Medan.

Penyampaian permohonan banding tersebut didaftarkan oleh pengugat dan didampingi kuasa hukumnya Aulia Rahman dan Safriadi di PTUN Banda Aceh, Selasa (20/12).

PTUN Banda Aceh melalui Putusan Nomor: 28/G/2016/PTUN.BNA, sebelumnya telah menolak gugatan Muharram Idris terhadap Surat Keputusan (SK) Kanwil Menkumham Aceh tentang Perubahan Struktur DPP PNA. Melalui SK itu, Mizwar Fuadi ditunjuk menggantikan posisi Muharram Idris dari kursi sekjen PNA.

Bekas sekjen DPP PNA menilai putusan yang dikeluarkan PTUN Banda Aceh tersebut adalah putusan yang dianggap tidak lazim dan ada intervensi dari pihak tertentu yang menginginakn dirinya kalah dalam persidangan.

"Setelah mendengat putusan majelis hakim, sayua merasa prihatin dan kecewa. Saya melihat ada lonceng kematian hukum dipengadilan ini, sehingga majelis tidak melihat dari fakta hukum dan bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan, maka kami ajukan banding," jelasnya.

Selain itu, kata Muharram dari fakta persidangan, serta jawaban-jawaban yang mencuat, Kemenkumham Aceh (tergugat) tidak pernah mengakui Surat Keputusan Kemenkumham Aceh Nomor W1-263.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan AD/ART Partai Nasional Aceh dimana Muharram Idris tercatat sebagai Sekretaris Jenderal.

"SK itu belum dicabut, tapi Menkumham telah menerbitkan SK baru sehingga telah menimbulkan partai PNA ganda," katanya.

Ia juga menyebutkan pihaknya akan terus mencari keadilan meski pu hingga ke Mahkamah Agung. "Saya tetap akan mencari keadilan sampai ke Mahkamah Agung jika perlu," imbuhnya.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...