Unduh Aplikasi

Mantan komisioner KIP Simeulue gugat KPU RI

Mantan komisioner KIP Simeulue gugat KPU RI
Wpid img 20141215 083322
BANDA ACEH – Dua komisioner  Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue yang diberhentikan dengan tidak hormat menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Republik Indonesia  di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Gugatan pembatalan sudah kami ajukan ke PTUN Jakarta, pada tanggal 8 Desember lalu, dengan Nomor Perkara : 254/G/2014/ PTUN-JKT,"  kata kuasa hukum penggugat Mahmuddin, SH kepada AJNN melalui telepon selulernya .

Dari Jakarta, Mahmuddin mengatakan, kedua anggota KIP Kabupaten Simeulue yang diberhentikan tersebut mengugat KPU pusat, karena Putusan KPU RI No.570/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 19 September 2014 mengandung kekeliruan karena putusan DKPP tidak memerintahkan KPU RI untuk memberhentikan dua Komisioner KIP tersebut. Yang ada  pihak DKPP memerintahkan KIP Aceh untuk melakukan pemecatan.

Sedangkan KIP Aceh kata dia, tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena  dalam ketentuan pasal 19 ayat (3), Qanun Nomor 7 tahun 2007. Keputusan KPU RI Nomor 570/2014 tentang pemberhentian ketua dan anggota komisioner KIP Kabupaten Simeulue merupakan tindakan sewenang-wenang alias tidak berdasarkan hukum sehingga sangat merugikan kedua Komisioner yang dipecat tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan,  berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh, menentukan pemberhentian anggota KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota yang melanggar sumpah jabatan dan atau kode etik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Semestinya tambah dia,  dasar mengadili perkara pengaduan bagi DKPP tidak hanya UU Nomor 15 tahun 2009 tentang Penyelenggara Pemilu, akan tetapi juga UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh. Karena sesuai dengan prinsip dan azas hukum “ lex specialis derogat lex generalis “, maka UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor  7 Tahun 2007   justru harus menjadi dasar utama dalam mengadili pengaduan.

Komisioner KIP Simeulue, yang diberhentikan  masing-masing  Nagur, A.Ma, Pd dan M. Daud  H, S.Pd., M.Pd masing-masing adalah ketua dan anggota Komisioner KIP Kabupaten Simeulue. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, karena dalam keputusan DKPP mereka diputuskan bersalah karena dianggap telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dalam melaksanakan Pemilu Legeslatif tahun 2014 lalu sedangkan tiga Komisioner lainnya bebas melenggang tanpa ada proses hukum.

"Tiga komisioner lainnya tidak dijatuhkan sanksi, mereka cukup di nasehati dan tidak ada proses hukum sebagaimana yang di alami oleh kedua klin kami ini" sebut Mahmuddin. 

Sementara itu Nagur dan M.Daud mengatakan, mereka menuntut keadilan karena merasa putusan DKPP tidak berdasar dan DKPP telah menganggap dirinya lembaga pengadilan yang berkuasa menghakimi dan merampas hak warga negara, padahal berdasarkan putusan MK lembaga tersebut bukanlah peradilan khusus.

“Bukan apa-apa, tetapi karena nama baik tercemar dan pandangan orang terhadap kami menjadi negatif, padahal apa yang dituduhkan tidak kami lakukan, sehingga langkah hukum harus ditempuh untuk membersihkan nama kami, serta mencari keadilan untuk kami” kata Nagur mantan ketua KIP Simeulue.

Keduanya mengatakan yakin, akan mendapatkan keadilan di PTUN, karena itu adalah lembaga peradilan resmi negara yang tak dapat diintervensi oleh siapapun.

SUPRIAN


Komentar

Loading...