Unduh Aplikasi

Mantan Kabid Pengairan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jetty

Mantan Kabid Pengairan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jetty
Foto: Ist

ACEH BARAT DAYA - MD (51), mantan Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian resor setempat, pada Kamis (10/10).

Penahanan MD ini, terkait dugaan korupsi pembangunan Jetty Rubek Meupayong, di Gampong Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdya pada 2016 silam. Saat itu, ia menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek bernilai Rp 2,3 miliar tersebut.

Baca: Polres Abdya Tahan Kontraktor Proyek Jetty Rubek Meupayong

Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK didampingi Kasat Reskrim Iptu Zulfitriadi SH, dalam konferensi pers mengatakan penyidik telah menetapkan tersangka baru atas kasus dugaan korupsi pembangunan Jetty yang dikerjakan CV Aceh Putra Mandiri dengan nomor kontrak 602.1/15/SKPK/OTSUS/P-PU/2016 tanggal 23 Mei 2016.

Kasus ini berawal dari hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, yang dalam hasil auditnya menemukan kerugian negara Rp 486 juta, karena pembangunan proyek Jetty itu dilaksanakan tidak sesuai kontrak.

"Sebelumnya, MN selaku rekanan sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya sudah mendapat putusan hukum dari PN Tipikor Banda Aceh pada Mei 2019 lalu, dengan vonis hukuman 4 tahun penjara," ujar AKBP Moh Basori saat konferensi pers di Aula Mapolres setempat, Kamis (10/10).

Kemudian lanjut Kapolres, penetapan MD sebagai tersangka baru berdasarkan hasil pengembangan lebih lanjut, dimana pihaknya mendapati proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan volume kontrak, sebagaimana dituangkan pada asbuilt drawing (gambar) dengan justufikasi teknis (kubikasi pekerjaan).

Lanjutnya, MD dinilai lalai dalam mengendalikan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Hal ini terlihat dari dokumen berita acara penerima hasil pekerjaan (PHO), dimana tersangka MD selaku PPK menerima pekerjaan bermasalah tersebut.

Sementara itu, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, seperti dokumen daftar pelaksanaan anggaran, dokumen PHO, dokumen bukti pembayaran pekerjaan dan dokumen serta surat-surat lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Jetty Rubek Meupayong.

"Hal ini dikarenakan kelalaian PPK, karena tidak dapat mengendalikan proyek itu sehingga berakibat pada kerugian negara," ujarnya.

Selain itu sambung Kapolres, setelah rampung berkas perkara MD dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya. Selanjutnya tersangka akan mengikuti proses persidangan di PN Tipikor Banda Aceh.

Atas perbuatannya, tersangka diduga telah melanggar pasal 2 Ayat (1) dan pasal 31 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta kemudian paling banyak Rp 1 miliar.

"Dalam waktu dekat ini kita akan menyerahkan tersangka bersama barang bukti ke pihak kejaksaan negeri Abdya untuk dilimpahkan ke pengadilan," tutupnya.

Komentar

Loading...