Unduh Aplikasi

Mantan Direktur LBH Banda Aceh Dilantik Jadi Kepala Biro di BPKS

Mantan Direktur LBH Banda Aceh Dilantik Jadi Kepala Biro di BPKS
Pelantikan Kepala Biro dam Direktur BPKS Sabang. Foto: Ist

BANDA ACEH - Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syahputra SH dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). 

Mustiqal dilantik bersama dengan lima kepala biro dan direktur BPKS lainnya yang berlangsung, Selasa (6/2) oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain. 

Adapun pejabat-pejabat baru yang dilantik itu yakni Direktur Pembangunan, Rizal Rismawan, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan, Metty, Direktur Teknologi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Budhi Satrya, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Hedra Setiawan, Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, Mustiqal Syah Putra serta Direktur Promosi dan Kerjasama, Maya Safira. 

Dari Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2019 yang diterima AJNN, setiap kepala biro dan direktur mendapatkan gaji Rp 13.597.000,- per bulan, sedangkan Kepala Unit Rp 13.164.000,- per bulan. 

Biasanya jumlah gaji di Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker 2019 tidak jauh beda dengan tahun-tahun selanjutnya, bahkan bisa kemungkinan lebih dari itu. 

Untuk diketahui, Iskandar Zulkarnain dilantik sebagai Kepala BPKS periode 2020-2025, Senin (31/8), di Pendopo Wakil Gubernur Aceh oleh Plt Gubernur, Nova Iriansyah. 

Selain Iskandar Zulkarnain, Nova juga melantik T. Zanuarsyah sebagai Wakil Kepala BPKS, Abdul Manan sebagai Deputi Umum, Erwanto sebagai Deputi Komersial dan Investasi, Azwar Husein sebagai Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang, serta Zamzami sebagai Deputi Pengawasan

Iskandar Zulkarnain satu bulan setelah dilantik pernah curhat ke  DPR RI terkait jumlah gaji yang sangat kecil. 

"Hari ini saya laporkan ke Bapak, gaji saya sebagai kepala BPKS dengan uang makan Rp35 ribu per hari dan gaji saya itu hanya Rp17 juta setelah dipotong pajak. Jadi saya baru dilantik hanya 7 hari, 2 hari setelah dilantik saya ketemu Komisi VI. Untuk saya sebagai orang Aceh dan juga telah lama saya di luar Rp miliar buat saya kecil," ujarnya di komplek parlemen, Selasa (22/9),  seperti dikutip di CNN. 

  Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2019. Foto: Dok AJNN

Iskandar juga tampak kesal dengan pertanyaan soal alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat. Pasalnya, menurut Iskandar, kendaraan dinas pejabat BPKS sudah terlampau tua.

Ia sendiri mengaku masih bersedia memakai kendaraan lamanya sejak tahun 2007. Namun, menurutnya, pengadaan tersebut harus tetap dilakukan untuk para deputi BPKS di tahun-tahun mendatang.

"Masalah kendaraan Rp2 miliar kalau Bapak anggap besar, mobil saya dari tahun 2007 itu belum diganti sampai dengan hari ini. Saya menggunakan mobil tahun 2007 sebagai kepala BPKS. Buat saya setuju, masih setuju dengan pelat merah BL98. Tapi deputi saya pakai kijang lama," ucapnya.

Tak hanya itu, Iskandar juga menjelaskan ihwal anggaran untuk capacity buliding sebesar Rp1,9 miliar yang dinilai Darmadi hanya membuang-buang uang.

Menurutnya angka tersebut juga sangat minim mengingat saat ini kapabilitas dan kemampuan karyawannya masih belum cukup untuk dapat mengakselerasi pengembangan wilayah Sabang.

"Memang BPKS ini sudah hancur saya masuk dengan manajemen baru berbenah diri. Kalau saya lari dengan speed yang tinggi enggak sanggup karena capacity masih di bawah. Saya harus meng-encourage mereka biar maju," ucapnya.

Komentar

Loading...