Unduh Aplikasi

Manifestasi Bank Syari'ah secara Kaffah

Manifestasi Bank Syari'ah secara Kaffah
Opinion

Oleh: Rahmatullah Yusuf Gogo




Rahmatullah Yusuf

opinionDIABAD modern ini, kegiatan transaksi dunia perbankan merupakan suatu yang sangat urgen bagi masyarakat. Rata-rata dalam kehidupan masyarakat tidak melepaskan diri dari dunia perbankan, baik itu hanya sebatas penyimpanan uang maupun sebagai tempat peminjaman uang. Hal ini sesuatu yang wajar dalam dinamika kehidupan masyarakat, mereka yang mempunyai uang lebih pasti akan menabung uangnya di bank-bank tertentu dan sebagian yang lain bertindak sebagai orang yang membutuhkan, lalu ia akan meminjam uang di bank untuk membuka usaha, untuk konsumsi dan lain-lain.

Namun muamalah yang sesuai dengan ketentuan syari’ah merupakan sebuah keniscayaan bagi umat muslim. Menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syari’ah, namun tidak menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan syari’ah maka belumlah menjalankan sebuah kehidupan yang sempurna, dan belum menjadi sosok individual yang betaqwa kepada Allah karena belum menjalankan perintah Allah dalam semua dimensi kehidupan yang ada.

Khususnya perbankan syaria’ah di Aceh masih menyita perhatian, provinsi yang sudah berlabel negeri Syari’at Islam sejak 13 tahun silam ternyata tidak memberi dampak yang begitu signifikan khususnya dalam kemajuan dunia perbankan syari’ah. Padahal kalau pemerintah sungguh-sungguh, Aceh dan banknya (Bank Aceh) bisa menjadi rule model perbankan Islam bagi perbankan-perbankan lain yang ada di Aceh dan Indonesia. Namun mengingat pemerintah Aceh dan banknya juga terlena dengan sistem perbankan ribawi (konvensional) itu, maka Bank Aceh sebagai model perbankan islam sepertinya sulit untuk diwujudkan.

Gubernur dan DPRA seharusnya bertindak cepat dalam menangani permasalahan ini, khususnya dalam bidang regulasi. Apalagi sejumlah kalangan seperti ulama, akademi dan masyarakat mendukung dan merindukan lahirnya Bank Aceh Syari’ah secara mandiri. Hal ini terlihat jelas dalam workshop yang diselenggarakan oleh Kaukus Wartawan Peduli Syari’at Islam (KWPSI) dengan tema ‘Percepatan Pemandirian Spin Off Unit Usaha Bank Aceh Syari’ah’Serambi Indonesia/21/5/2014.

Spirit Manifestasi Bank Syariah

Suara-suara dukungan Spin Off  Bank Aceh Syari’ah hendaknya menjadi spirit bagi gubernur, DPRA dan stakeholder dalam bidang ini untuk mempercepat melahirkan sebuah regulasi agar Bank Aceh Syari’ah tidak berada dibawah induknya yang beroperasi secara konvensional, karena akan sulit bagi Bank Aceh Syari’ah untuk beroperasi secara murni syari’ah apabila masih menjadi UUS (Unit Usaha Syari’ah) dibawah Bank Aceh, maka pemisahan Spin Off menjadi sebuah keharusan. Seperti yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry bapak Nazaruddin AW selaku pemateri, beliau mencontohkan, saat ini ada 78 negara di Eropa termasuk Singapura, sudah menerapkan ekonomi dan perbankan Islam. “Kenapa Aceh yang sudah menerapkan Syariat Islam justru belum. Ini menjadi pertanyaan”. Ujarnya. Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Mahkamah Syari’ah Aceh, Dr H Idris Mahmudi, Aceh memang sudah seharusnya menghentikan ekonomi dan perbankan sistem ribawi.

Beliau menegaskan, tidak ada satu ayat pun didalam Al-qur’an dan Hadits yang menghalalkan riba. “Juga tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang haramnya riba”, ujarnya saat menyampaikan materi tentang ‘Hidup Bersama Riba di Negeri Syari’ah’Serambi Indonesia/21/5/2014.

Masyarakat juga mendukung sepenuhnya pendirian dan pemisahan  Unit Usaha Bank Aceh Syari’ah ini. Saya dan seluruh masyarakat tidak ragu dengan cita-cita yang mulia ini. Kita bisa berkaca kepada krismon (krisis moneter) tahun 1998, semua perbankan yang beroperasi secara konvensional (ribawi) menjadi kolaps akibat negative spreed, hanya satu-satunya perbankan yang bertahan dari badai krisis pada masa itu yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan sistem syari’ahnya. Hal ini membuktikan perbankan islam selain membawa kemaslahatan bagi manusia dengan konsep falahnya, juga membuktikan diri sebagai bank anti krisis. Jadi tidak ada alasan sama sekali yang membuat masyarakat ragu.

Seharusnya, pemerintah Aceh bisa mencontohkan produk perbankan diluar negeri yang terus berkembang dengan sistem syari’ah. Dimana mereka disisi lain sangat anti kepada islam, justru di sektor perbankan kelihatannya mereka sangat berpartisipasi. Sehingga di inggris ada Islamic Bank of Britain (IBB). Ini suatu kemajuan luar biasa dalam dunia perbankan islam, dimana perbankan islam sudah mampu berdiri ditengah-tengah sistem perekonomian yang begitu kapitalis dan bahkan dari hari ke hari terus berkembang, bukan tidak mungkin suatu saat nanti perbankan islam ini menjadi raja perbankan ditanah Eropa.

Kalau dibandingkan dengan Aceh justru suatu “kebinasaan”, dimana provinsi yang berlabel syari’at Islam, justru perekonomian di sektor perbankan yang sesuai syari’ah terlihat lesu tidak bergairah. Ini tidak lepas karena peran pemerintah Aceh yang tidak sepenuh hati bahkan cenderung apatis terhadap kemajuan perbankan syari’ah. Bagaimana tidak, untuk Bank Aceh yang beroperasi secara konvensional (ribawi) pemerintah Aceh menyertakan modalnya sampai Rp1 Triliun. Sedangkan untuk perbankan Syari’ah yaitu Bank Aceh Syari’ah pemerintah hanya menyertakan modalnya sebesar 500 Miliar Serambi Indonesia/26/05/2014. Kalau begini kenyataannya, sayri’at Islam hanya sebatas label yang ditambalkan kepada provinsi ini, tapi kita justru menjalankan sistem perbankan dengan “syari’at kapitalisme” bukan syari’at islam.

Keengganan masyarakat

Kurangnya sosialisasi tentang perbankan syari’ah juga menjadi sebab bagi masyarakat tidak begitu aktif dalam bertransaksi dengan perbankan Islam. Sehingga syi’ar perbankan Islam cenderung redup dan penuh kelesuan. Masyarakat awam bahkan akademisi sekalipun yang tidak begitu mengetahui seluk beluk perbankan syari’ah, menganggap perbankan syari’ah ini suatu pembaharuan yang datang di era modern ini untuk membentulkan sistem perbankan yang telah ada. Hal ini ada betulnya, namun perlu diketahui secara historis perbankan islam sudah jauh-jauh hari dipraktekkan, bahkan sejak masa Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya perbankan ini sudah tebentuk, namun masa itu transaksi masih sangat sederhana dan belum dalam bentuk kelembagaan dibandingkan dengan sekarang sudah begitu terstruktur dan moderat.

Lebih parahnya lagi, masih ada anggapan perbankan syari’ah tidak ubahnya seperti sistem perbankan ribawi (konvensional). Sehingga label Islamic Banking (IB) tidak menunjukkan kesyari’ahannya. Ini alasan yang cenderung membuat keyakinan masayarakat masih ragu dengan sistem perbankan syari’ah. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat perbankan syari’ah sekarang masih sekedar Unit Usaha Syari’ah (UUS) dari induknya yang konvensional, sehingga masyarakat masih ragu dengan kemurnian syari’ah bank syari’ah. Padahal sistem perbankan syari’ah jelas beda sekali dengan system perbankan konvensional.

Sebagai contoh akad mudharabah perbankan syari’ah, akad ini digunakan perbankan syari’ah untuk menghimpun dan menyalurkan dana, dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola modal (mudharib), sistem bagi hasilnya ditetapkan di awal akad sehingga keuntungan yang akan diperoleh keduabelah pihak sesuai porsi yang telah ditetapkan diawal. Proses negosiasi diawal akad inilah yang menjadi salah satu bukti kebijaksanaan sistem perbankan syari’ah. Kalau dibandingkan dengan sistem perbankan ribawi yang justru tidak mengenal kompromi, dengan sistem bunganya perbankan konvensional cenderung mengeksploitasi sebelah pihak.

Melihat kenyataan ini, saya berharap upaya pemerintah yaitu gubernur dan DPRA untuk secepatnya mengeluarkan sebuah regulasi tentang pembentukan Bank Aceh Syari’ah secara kaffah. Sehingga kita dapatkan di Aceh hanya ada Bank Aceh syari’ah, bukan Bank Aceh dengan sistem konvensional. Sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat tidak perlu lagi meragukan sistem perbankan syari’ah, karena Asia, Eropa bahkan dunia sudah membuktikan. Buat apa syari’at Islam hanya fokus kepada maksiat yang tersembunyi, kalau maksiat yang secara terang-terangan ini pemerintah dan masyarakat tidak peduli. Sehingga kita mendapatkan muamalah dalam negeri syari’at Islam ini yang penuh dengan unsur ribawi. Ini malah mencederai label syari’at islam itu sendiri. Semoga tidak hanya pemisahan (Spin Off) yang dilakukan pemerintah Aceh, kalau mau Syari’ahkan Bank Aceh secara kaffah.
*Penulis Alumni Dayah Jeumala Amal dan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email:rahmatullah.y@gmail.com
Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...