Unduh Aplikasi

Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi

Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi
Muhammad Syarif. Foto: ist
Oleh: Muhammad Syarif

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas. Berkompeten dan menghasilkan kinerja efektif hingga superior pada jabatan dan peranan masing-masing serta berkontribusi optimal dalam memajukan organisasi.

Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan dapat diatur dan dilaksanakan dengan optimal sehingga proses pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan sistem e-government mencakup pengembangan sistem informasi manajemen di bidang kepegawaian yang dikenal dengan istilah SIMPEG.

Dengan penggunaan SIMPEG diharapkan proses pelaksanaan PNS berlangsung lebih optimal, efisien dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk menuju good governance. Konsep good governance ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit-belit.

Dengan penggunaan sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik, termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian. Menurut Sutabri, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Kebutuhan informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya setiap fungsi dari unit organisasi. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Untuk itu sebuah informasi dikatakan berkualitas jika data tersebut memiliki kriteria, pertama: Relevan. Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kebutuhan informasi untuk suatu organisasi harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

Yang kedua adalah akurasi. Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Keakuratan informasi biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama data tersebut dianggap akurat.

Yang ketiga adalah lengkap, artinya bahwa informasi yang diperoleh menyajikan gambaran lengkap dari suatu permasalahan atau penyelesaian. Keempat: tepat waktu. Artinya informasi harus tersedia pada saat yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah sebelum situasi krisis menjadi tidak terkendali atau kesempatan menghilang. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat karena informasi usang yang tidak mempunyai nilai lagi.

Tentunya institusi yang menangani manajemen kepegawaian di daerah, seperti Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, sejatinya harus melakukan langkah-langkah terobosan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memaksimalkan tugas, pokok dan fungsinya.

Setidaknya, menurut hemat saya, ada beberapa jenis layanan yang melekat pada BKPP/BKD yang dapat diinternalisasikan. Berevolusi dari kerja manual menuju kerja digital. Adapun jenis layanan dimaksuda adalah: 1. Pengangkatan pertama dalam jabatan, 2.Penyesuaian dalam jabatan fungsional, 3. SK Perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional, 4. SK Pembebasan sementara dari jabatan fungsional, 5. Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, 6. SK keterangan telah menyelesaikan pendidikan, 7. Mengakhiri tugas belajar, 8. Pengajuan usulan kenaikan pangkat gol III/d ke bawah, 9. Pengajuan usulan kenaikan gaji berkala, 10. Pengajuan usulan penetapan peningkatan pendidikan, 11. Pengajuan usulan pensiun dini gol III/d ke bawah, 12. Pengusulan cuti.

Di samping sejumlah hal tersebut, sistem ini dapat dikembangkan pada penyusunan laporan internal BKD/BKPP yang sifatnya lebih pada pemanfaatan basis data, meliputi data jumlah jabatan, formasi jabatan, jenis diklat baik teknis maupun struktural serta bank data, hingga kompetensi masing-masing PNS pada unit kerja.

Dengan memiliki data ini, pucuk pimpinan dapat dengan mudah menentukan pola promosi atau penjenjangan karir pegawai ke depan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, pemerintah harus lebih terbuka. Baik dalam penggunaannya ataupun dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, pemerintah terus melahirkan inovasi. Kerena kemajuan teknologi adalah keniscayaan. Dan tentu kita tak ingin tergerus oleh perkembangan zaman. Wallahu a’lam.

*)Penulis adalah Pengurus KAHMI Aceh dan Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS di Pemerintah Kota Banda Aceh

Komentar

Loading...