Unduh Aplikasi

Mana Tahu

Mana Tahu
Ilustrasi: bridging

SEKRETARIS Daerah Aceh Taqwallah perlu mengurangi porsi perjumpaan dengan camat, kepala desa, atau kepala-kepala dinas di kabupaten dan kota. Energi yang ada tak perlu dihabiskan untuk mendengarkan satu per satu pemaparan buku kerja camat. 

Sebagai pegawai negeri sipil dengan kedudukan tertinggi di Aceh, Taqwallah seharusnya mendorong agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh bekerja maksimal untuk menyerap anggaran yang ada. Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh masih menjadi instrumen terpenting di Aceh yang menggerakkan perekonomian. 

Tahun lalu, Aceh menyisakan uang lebih dari Rp 2 triliun yang tidak habis dibelanjakan. Uang sisa ini seharusnya menjadi tamparan serius di wajah Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang diketuai oleh Taqwallah sebagai seorang sekretaris daerah. 

Padahal, di saat yang sama, ada banyak masyarakat Aceh yang membutuhkan uang. Bukan untuk membeli telepon genggam berlogo apel keroak. Bukan pula untuk membeli kendaraan mewah. Mereka hanya butuh pemerintah membeli kopi mereka yang menumpuk di gudang karena keran ekspor dikecilkan atau membeli gabah mereka dengan harga yang wajar. 

Mereka adalah orang-orang miskin yang butuh tempat tinggal yang melindungi mereka dari panas dan hujan. Tempat untuk menghabiskan waktu bersama anak dan cucu. Tak perlu rumah mewah, hanya rumah seharga Rp 70 juta. Tentu nilai ini tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan uang Rp 2 triliun atau rumah para pejabat di Aceh. 

Di saat pandemi ini, yang mereka butuhkan adalah kerjaan agar mendapatkan upah yang cukup untuk diberikan kepada istri dan anak mereka agar tidak merampang karena lapar. Yang mereka butuhkan hanyalah pekerjaan yang membuat mereka merasa berguna bagi keluarga kecil mereka. 

Masyarakat kecil tak peduli dengan status Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera. Bahkan mereka tak peduli dengan status Aceh sebagai daerah termiskin di dunia. Toh yang penting, mereka dapat bertahan dari hari ke hari tanpa harus merepotkan orang lain. 

Yang mereka perlukan adalah perhatian dari Pemerintah Aceh yang mengelola uang belasan triliun setiap tahun agar mereka tidak perlu menundukkan wajah dan menadahkan tangan. Dan itu seharusnya bisa dilakukan SKPA di Aceh di bawah kontrol Taqwallah. 

Atau mungkin Taqwallah perlu mendengarkan satu per satu keluhan warga miskin di Aceh, di semua daerah. Memeriksa rumah-rumah mereka yang nyaris roboh. Memastikan apakah mereka memiliki tirai penutup jendela, memastikan kebersihan rumah mereka baik. 

Mungkin dengan cara itu, pada survei Badan Pusat Statistik tahun depan, Aceh akan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera. Mana tahu. 

Komentar

Loading...