Unduh Aplikasi

Malik Mahmud: Hutan Aceh Benteng Terakhir

Malik Mahmud: Hutan Aceh Benteng Terakhir
Pertemuan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar dengan aktivis dan pemerhati lingkungan Aceh. Foto: aceh indie foto.

BANDA ACEH - Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al Haytar mengingatkan seluruh elemen di Aceh untuk menjaga hutan. Kerusakan hutan akan berdampak buruk bagi seluruh orang yang menetap di daerah ini.

"Jangan sampai di Aceh ada musim tambahan. Yaitu musim kebakaran (lahan dan hutan)," kata Malik Mahmud di sela-sela pertemuan dengan sejumlah aktivis dan pemerhati lingkungan Aceh di Meuligo Wali Nangggroe, Rabu, 29 Oktober 2019.

Seluruh elemen di Aceh juga perlu melindungi hutan dari ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan pembalakan liar. Hutan Aceh, kata Malik, adalah rumah bagi spesies dilindungi, seperti harimau, badak, orangutan dan gajah.

"Semua itu adalah anugerah bagi kita. Semua itu harus kita jaga. Itu semua warisan tak ternilai, " kata Malik.

Dalam kesempatan itu, inisiator Qanun Perlindungan Satwa Liar, Nurzahri, mengatakan saat ini Aceh memiliki payung hukum untuk melindungi hutan dan satwa kunci di dalamnya. Selain mengungkapkan proses pembentukan qanun ini, Nurzahri mengatakan perlu dibentuk sebuah badan pengelola satwa liar di kelembagaan Wali Nanggroe.

Senada Nurzahri, pemerhati satwa liar, Azhar, mengatakan Aceh memerlukan badan khusus di bawah kendali Wali Nanggroe. Lembaga inilah yang kelak mengawasi pelaksanaan Qanun Satwa Liar yang resmi berlaku di Aceh.

"Badan ini akan bekerja di luar wilayah konservasi yang dibentuk pemerintah pusat. Artinya, pengamanan terhadap hutan dan satwa liar di hutan Aceh akan semakin berlapis," kata Azhar. "Semua berada di bawah pengawasan Wali Nanggroe. "

Wahdi Azmi dari Yayasan Leuser Internasional mengatakan saat ini pengelolaan kawasan konservasi berada di tangan pusat melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Termasuk anggaran pengelolaan satwa liar.

Qanun baru itu, kata Wahdi, adalah contoh kemandirian daerah mengelola hutan dan satwa liar di dalamnya. Dia meyakini qanun ini akan menjadi contoh pengelolaan satwa liar di luar kawasan konservasi yang selama ini dikelola pemerintah pusat.

Yocerizal, staf ahli pembentukan qanun satwa liar, mengatakan qanun ini sangat penting dalam upaya Aceh menjaga hutan dan satwa liar. Namun lebih penting lagi upaya menjalankan qanun ini secara maksimal. Karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang memungkinkan Aceh mengambil langkah sendiri untuk menyelamatkan lingkungan dan satwa liar di dalamnya.

"India adalah salah satu negara yang berhasil melakukan upaya perlindungan terhadap satwa liar mereka. Tidak ada alasan kita tak bisa melakukan hal sama," kata Yocerizal.

Malik Mahmud, di pengujung diskusi, menyatakan optimisme dan dukungan terhadap upaya perlindungan hutan dan satwa liar yang terus diupayakan tersebut. "Hutan Aceh adalah perlindungan terakhir bagi satwa-satwa penting hutan Sumatera."

Komentar

Loading...