Unduh Aplikasi

Makmur Budiman Ditetapkan sebagai Ketua Kadin Aceh

Makmur Budiman Ditetapkan sebagai Ketua Kadin Aceh
Makmur Budiman dikukuhkan sebagai Ketua Kadin Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Makmur Budiman resmi ditetapkan sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, periode 2019-2024, dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) VI Kadin Aceh yang dilaksanakan di Hotel Kryiad, Banda Aceh, Rabu (19/6).

Makmur Budiman ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Aceh dalam sidang Muprov VI Kadin Aceh, yang dipimpin Muntasir Hamid beserta empat anggota sidang, yakni Iskandar Ali, Nora Idah Nita, Muhammad Mada, dan Taufiq.

Plt Ketua Kadin Langsa, Abdul Hadi Abidin melalui akun facebooknya menyampaikan kabar terpiliha Makmur Budiman sebagai Ketua Kadin Aceh.

"Selamat kepada Ketua Umum Kadin Aceh, Makmur Budiman, yang dikukuhkan oleh Ketua Kadin Indonesia Rosan. Semoga amanah dan menghidupkan deyut dunia usaha Aceh kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya saat membuka Musprov Kadin Aceh di Anjong Mon Mata Pendapa Gubernur Aceh, Selasa (18/06) malam, menyebutkan Aceh pernah menjadi salah satu poros ekonomi dunia yang dengan kekuatan ekonominya (dan kebudayaan) telah menjadikan Aceh sebagai salah satu kerajaan terhebat di dunia pada masanya. Karena itu, momentun Musyrawarah Provinsi Ke VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Nova berharap bisa menjadi tonggak bangkitnya Saudagar Aceh dalam mengembalikan kejayaan ekonomi Aceh. 

"Sejarah meningkatkan kepercayaan diri kita, bahwa kita pernah jaya dan kita pernah hebat. Karena itu, tidak terlalu sulit jika kita ingin meraih kembali posisi tersebut. Syaratnya, hanya dengan melaksanakan sebab-sebab terwujudnya kejayaan maka sejarah akan berulang," kata Nova.

Nova menyebutkan, perkembangan ekonomi Aceh pada 3 tahun belakang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi mulai mengalami percepatan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga terus menurun. Namun demikian, ada sebuah tantangan yaitu defisit perdagangan dan rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan. 

Defisit perdagangan terjadi karena sektor industri belum tangguh yang menyebabkan Aceh tidak cukup memproduksi barang impor yang diperlukan Aceh serta barang ekspor yang dibutuhkan oleh daerah dan negara lain.  

"Karena itu kehadiran dunia usaha menjadi instrumental, terutama pada perdagangan dan industri," kata Nova. 

Untuk menggenjot perdagangan dan menambah kontribusi sektor industri pengolahan, pemerintah Aceh telah membangun kawasan-kawasan yang dapat menjadi peruntukan investasi seperti Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh Ladong dan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. 

Pemerintah Aceh juga terus bertekad akan melakukan reformasi birokrasi untuk menjadikan iklim usaha di Aceh menjadi prima. "Kita juga terus meningkatkan kualitas ketenagakerjaan dalam rangka link and match kebutuhan investasi akan tenaga kerja.  Kebijakan Pemerintah Aceh akan bertepuk sebelah tangan jika dunia usaha di Aceh tidak merespons secara positif," ujar Nova. 

Nova berharap, Kadin Aceh bisa mencetak saudagar baru, khususnya saudagar yang akan bergerak di sektor industri dan perdagangan yang berwawasan nasional, regional dan global. Mereka, kata Nova, adalah orang yang akan berani melakukan investasi membangun sentra industri yang mengolah komoditas unggulan Aceh. Selain itu, mereka bisa menjadi menjadi mitra terpercaya dari investor nasional atau asing yang menanamkan modal di Aceh. 

"Tentunya mereka adalah saudagar yang bermitra dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam sebuah rantai nilai komoditas unggulan, serta yang mengekspor produk Aceh yang berdaya saing," kata Nova.

Komentar

Loading...