Unduh Aplikasi

Main Labrak

Main Labrak
Ilustrasi.

PERUSAHAAN pertambangan kudu hati-hati sebelum meneruskan operasionalnya. Meski mereka telah mengantongi izin dari gubernur, tetap saja perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh harus mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setempSatu di antaranya adalah ihwal perpanjangan IUP Operasi Produksi Bantuan CV Tuah Aneuk.

Izin usaha pertambangan di Aceh Selatan ini ini dinilai dikeluarkan tanpa rekomendasi dari Bupati Aceh Selatan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ditegaskan bahwa bila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerah seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi kepada menteri, gubernur atau bupati/wali kota.

Dalam undang-undang yang sama, di pasal berbeda, disebutkan bahwa sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati atawa wali kota.

Perusahaan ini terus beroperasi di Aceh Selatan meski hanya bermodalkan rekomendasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Kondisi ini jelas membuat Bupati Aceh Selatan T Sama Indra gerah. Apalagi tak selembarpun rekomendasi dikeluarkan untuk perusahaan itu.

Pemerintah Aceh mungkin perlu bertindak cepat dalam menangani investasi yang sedang berjalan atau akan masuk ke Aceh. Namun tetap saja hal itu harus dilakukan tanpa melabrak aturan negara. Apalagi, proses perizinan adalah bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang tetap berpegang pada kepentingan masyarakat luas.

Mengatasi proses perizinan lamban dan konservatif jangan dilakukan dengan menabrak aturan lain. Apalagi, di daerah-daerah saat ini, pemerintah berlomba-lomba untuk menyederhanakan proses perizinan. Pemerintah Aceh juga harus mengajarkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sesuai dengan rencana tata ruang dan mendorong pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan dengan lebih baik.

Upaya potong kompas perusahaan dalam memperoleh izin harusnya tidak terjadi jika perusahaan juga menghargai pemerintah daerah dengan menaati aturan yang berlaku. Jangan sampai hanya karena dekat dengan sumbu kekuasaan, aturan-aturan lain ditabrak.

Komentar

Loading...