Unduh Aplikasi

Mahkamah Agung Tolak Uji Materi Qanun Aqidah

Mahkamah Agung Tolak Uji Materi Qanun Aqidah
Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Foto: IST.

JAKARTA - Majelis Hakim, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang mengadili Permohonan Hak Uji Materiil dengan nomor register 73 P/HUM/2019 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah memutuskan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Khaidir dkk.

Putusan tersebut telah dimusyawarahkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang diketuai Supandi dengan anggota Yosran, dan H. Yodi Martono Wahyunadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019.

Permohonan Uji Meteriil ini di ajukan oleh Khaidir, Fataah Muliadi, dan Furqan M Arif As Syawal dengan kuasa hukum Malik Dewa dengan termohon I Gubernur Aceh dan termohon II pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Permohonan itu sendiri diajukan pada tanggal 19 September 2019.

Sementara itu Koordinator Kuasa Hukum Termohon I (Gubernur Aceh) Mohd. Jully Fuady kepada AJNN, Senin (25/1/2021) menyampaikan sudah menerima salinan putusan nya terkait Uji Materiil Qanun tersebut.

"Semoga putusan ini menambah kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat," ujar Jully.

Jully juga menambahkan dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Agung menyatakan bahwa sesuai Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, MPU mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Aceh terkait dengan penyelenggaraan beragama, kewenangan tersebut adalah menetapkan Fatwa. Namun hal tersebut belum final karena harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian juga dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan tidak terdapat materi muatan norma objek hak uji materiil yang bertentangan dengan materi muatan norma Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 PNPS Tahun 1965juncto Pasal 2 ayat (2) Undang_undang No 5 Tahun 1969.

"Dengan demikian juga tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, artinya pasal 9 Qanun Nomor 8 tahun 2015 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, " tutup Jully Fuady.   

Sebagaimana diketahui pada tanggal pada tanggal 13 September 2019, tiga orang pemohon melakukan permohonan keberatan Uji Materiil pasal 9 Qanun Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindnungan Aqidah khususnya kewenangan dan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Ketiga Pemohon tersebut merasa dirugikan hak-hak spiritualitasnya terkait dengan penerapan Pasal 9 Qanun tersebut.

HUT Pijay

Komentar

Loading...