Unduh Aplikasi

Mahkamah Agung Tolak Gugatan PT Cemerlang Abadi

Mahkamah Agung Tolak Gugatan PT Cemerlang Abadi
Putusan MA terkait Kasasi Kementerian ATR/BPN terhadap PT CA. Foto: Ist

BANDA ACEH - Mahkamah Agung (MA)   menolak gugatan yang diajukan PT Cemerlang Abadi (PT CA) terkait permintaan pembatalan surat keputusan (SK) perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Keputusan penolakan perkara PT CA tersebut ditetapkan MA setelah dilakukan Kasasi oleh Kementerian ATR/BPN terhadap putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang memenangkan perusahaan sawit tersebut. 

Dalam amar putusannya pada, Senin, 28 September 2020, MA mengabulkan permohonan Kasasi Kementerian ATR/BPN, atau batal judex facti, sehingga MA menolak eksepsi tergugat (PT CA), dan gugatannya tidak dapat diterima. 

Judex Facti dapat dijelaskan, perkara yang diajukan oleh PT CA itu tidak dapat diterima. Karena itu kemudian MA mengadili sendiri perkara ini, dan memutuskan menolak gugatan tersebut. 

Dengan putusan MA ini, maka sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Artinya, Pemerintah Abdya hanya tinggal menunggu surat delegasi dari Kementerian ATR/BPN untuk mengelola tanah yang sudah menjadi milik negara itu. 

Untuk diketahui, gugatan ini sebelumnya dilayangkan PT CA karena merasa keberatan atas SK yang dikeluarkan Menteri ATR/BPN bernomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu HGU PT CA atas tanah di kawasan Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam SK tersebut, Kementerian ATR/BPN hanya menyetujui perpanjangan izin HGU atas lahan perkebunan sawit seluas 2.002 hektare, ditambah 960 hektare untuk petani plasma, dengan masa berlaku 25 tahun, terhitung mulai berakhirnya izin HGU pada 2017 lalu.

Manajemen PT CA merasa keberatan atas terbitnya SK tersebut, karena luas lahan yang disetujui tidak sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan pada tahun 2016 lalu, yakni 4.860 hektare. Artinya, sekitar 1.898 hektare luas lahan yang mereka ajukan dicabut oleh pemerintah.

Atas perihal tersebut, PT CA mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta pada Rabu 19 Juni 2019 lalu, dengan nomor perkara 126/G/2019/PTUN.JKT, dimana sebelumnya pihak PT CA telah melayangkan keberatan kepada Kementerian ATR/BPN, namun tidak direspon.

Hasilnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT CA, terkait permintaan pembatalan SK perpanjangan HGU yang diterbitkan Menteri ATR/BPN tersebut dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (3/10/2019) tahun lalu. 

Namun setelah itu, Kementerian ATR/BPN mengajukan banding ke PTTUN Jakarta. Lagi-lagi pengadilan memenangkan PT Cemerlang Abadi. 

Baru setelah itu Kementerian ATR/BPN mengajukan Kasasi ke MA, hingga akhirnya memenangkan pemerintah, atau menolak gugatan perusahaan sawit tersebut. 

Terkait putusan MA ini, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kanwil BPN Aceh, Kepala Kantor BPN Abdya, dan seluruh ASN Abdya yang sudah satu suara memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Terimakasih juga kepada anggota DPRK Abdya yang ikut memperjuangkan niat baik ini hingga ke Istana Presiden, para tokoh dan ulama. Alhamdulillah," tulis Akmal Ibrahim lewat akun media sosial facebook miliknya, Kamis (1/10). 
 

Komentar

Loading...