Unduh Aplikasi

Mahdinur: Temuan GeRAK Akan Ditindaklanjuti dengan Operasi Penertiban

Mahdinur: Temuan GeRAK Akan Ditindaklanjuti dengan Operasi Penertiban
Alat berat yang diduga digunakan untuk penambangan ilegal saat berada di dalam aliran Sungai. Lokasi Desa Gleung, Kecamatan Sungai Mas-Tutut. Foto: IST

BANDA ACEH - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur mengungkapkan bahwa kegiatan penambangan ilegal khusus mineral logam emas di beberapa kawasan di Aceh memang sudah sangat memprihatinkan.

Lokasi tambang emas itu menurut Mahdinur terutama terdapat di beberapa sungai yg berada di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. 

"Kami sangat  mendukung atas temuan GeRAK sebagaimana yang telah dilaporkan, hal ini perlu untuk segera ditindaklanjuti dalam upaya pencegahan dan penertibannya," ujar Mahdinur kepada AJNN, Selasa (12/1/2021) di Banda Aceh.

Mahdinur mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan sejumlah langkah-langkah penting. ESDM Aceh juga akan melakukan beberapa strategi seperti melakukan penerapan pola kemitraan dengan pihak yang telah memiliki Izin operasi produksi, dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan.

"Kami juga membuat pengusulan wilayah yang memiliki potensi dan cadangan mineral logam sesuai dgn kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah," ujar Mahdinur.

Sedangkan langkah terakhir menurut Mahdi adalah melakukan penertiban secara terpadu oleh semua unsur pemerintah provinsi, daerah, LSM,  dan aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mencatat sepanjang tahun 2018-2020 sudah empat kali upaya penertiban dan penegakan hukum pada sektor pertambangan secara illegal di Kabupaten Aceh Barat. 

Proses dan upaya penertiban itu tersebar di Kecamatan Sungai Mas, Panteu Cermin, dan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016, GeRAK Aceh juga telah melaporkan hasil pantauan tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

Baca: GeRAK: Aktivitas Penambangan Ilegal di Aceh Barat Rugikan Negara dan Ekologi

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan dikawasan yang terjadi pertambangan ilegal tersebut diperkirakan dalam sebulan penambang bisa menghasilkan emas 89.262,9 gram. Jika dikalkulasikan setahun menurutnya bisa mencapai 1.071.154,5 gram atau 1,1 ton, jika setiap gram emas dijual seharga Rp. 400.000, setahun kerugian negara mencapai Rp. 568.361.004.627. 

“Itu hanya perkiraan di Aceh Barat dan angka kalkulasi hanya Rp 400 ribu di tahun 2016, saat ini kita berada di tahun 2020, ada potensi kerugian keuangan negara yang angkanya mencapai puluhan miliar rupiah dan itu terus menerus bocor," ungkap Edy Syahputra kepada AJNN, Selasa (12/1/20221) melalui sambungan telepon dari Meulaboh.

Selain itu kerugian yang ditimbulkan akibat bekas lubang tambang yang terbiarkan terbuka menurutnya, proses penertiban dan penegakan hukum patut didukung oleh semua pihak guna mencegah timbulnya efek kebencanaan terhadap masyarakat yang tinggal di area tersebut. 

“Kondisi di pertambangan ilegal itu menurut hemat kami sudah menimbulkan kerusakan yang parah. Dampak yang akan dialami bukan tidak mungkin seperti banjir bandang yang diakibatkan kerusakan lingkungan yang massif terjadi hingga saat ini," ujar Edy. 

Berdasarkan pantauan GeRAK Aceh Barat dilapangkan kata Edy, aktifitas penambangan emas ilegal tersebut terus-menerus berlangsung dan seperti tidak kunjung dapat dicegah oleh pihak pemangku kepentingan, baik aparat keamanan, legislatif, dan eksekutif. 

Dampak lainnya dari penambangan ilegal itu menurut Edy adalah tercemarnya sungai yang diakibatkan proses pengelolaan tambang yang dilakukan secara ilegal dan tidak memakai kaedah tata Kelola pertambangan yang baik sesuai dengan aturan Undang-undang.

"Bahwa GeRAK Aceh Barat dalam konteks penindakan hukum tentunya mendukung upaya penuh dapat dilakukan secara tuntas dan tanpa pandang bulu, kita meminta aparat penegak hukum (polisi) untuk mengambil tindakan hukum tidak hanya pekerja tambang yang disasar," ujarnya.

 Tindakan hukum menurut Edy juga harus dilakukan terhadap pihak pemilik modal atau tauke dan mereka yang memberikan aliran minyak secara illegal untuk alat berat excavator (beko) yang diperkejakan untuk mengeruk tanah atau material tambang.

"Bahkan salah satu dokumentasi dilapangan, kami menemukan salah satu alat berat excavator beko sedang bekerja di dalam aliran sungai yang terletak di Desa Gleung, Kecamatan Sungai Mas," ungkap Edy. 

"Berdasarkan temuan dan  data lapangan, Edy menduga bahwa terjadi praktek sewa menyewa alat berat ke para pekerja tambang ilegal yang dioperasikan untuk kegiatan illegal minning tersebut," tambahnya.

Komentar

Loading...