Unduh Aplikasi

Mahasiswa Unsyiah Menyayangkan Pernyataan Kepala BKN Aceh

Mahasiswa Unsyiah Menyayangkan Pernyataan Kepala BKN Aceh
Pergub cuti melahirkan selama enam bulan bagi PNS, PPPK atau tenaga honorer dan kontrak di Aceh.
BANDA ACEH – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala (FISIP Unsyiah) Febri Miraj menyayangkan statemen Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh, Makmur Ibrahim, yang menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Aceh No 49 tahun 2016 tentang cuti hamil dan melahirkan sudah melebihi apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 1976, yakni hanya tiga bulan saja.

Baca: Cuti Hamil Enam Bulan, BKN Aceh: PNS Bukan Tidur-tidur di Rumah

Febri Miraj mengatakan, seharusnya Kepala BKN Aceh paham dengan PP 24 tahun 1976, ketika PP ini dikeluarkan pada waktu itu, Indonesia belum mempunyai daerah khusus dan istimewa. Daerah-daerah tersebut lahir diawali pada tahun 2000. Papua diberikan kekhususannya pada tahun 2001, Aceh tahun 2006 dan Daerah Istimewa Yogjakarta direvisi tahun 2013.

"Jika kepala BKN Aceh menjadikan PP 24 tahun 1976 sebagai landasan pergub 49 tahun 2016 menyalahkan atau melampaui batas kewenangan gubernur, itu sangatlah tidak berdasar," kata Febri Miraj dalam rilisnya kepada AJNN, Kamis (18/8).

Febri menjelaskan, dengan dilahirkannya daerah khusus dan istimewa maka dalam hal ini Provinsi Aceh pada tahun 2006 mendapatkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Dimana Aceh dapat mengatur kewenangan-kewenangan pemerintahan sendiri, kecuali ada empat hal yang tidak boleh yaitu hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan serta kebijakan fiskal.

"Semua itu telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2006 yang disebut menjadi UUPA," jelasnya.

Menurut Febri, jika hanya memberikan cuti hamil selama tiga bulan seperti yang tertera dalam PP 24 tahun 1976 sangatlah belum cukup dari segi kesehatannya, apalagi pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif diwajibkan selama enam bulan.

Febri menambahkan, Syariat Islam di Aceh juga merupakan dasar hukum pemberlakuan pergub 49 tahun 2016 tersebut. Pemberian ASI eksklusif bagi bayi ini telah dianjurkan dalam islam, sehingga dapat memproduksi generasi yang sehat, kuat dan cerdas.

"Untuk mendapatkan generasi yang baik maka butuh ibu yang bagus dengan memberi asupan gizi yang berkualitas," ungkapnya.

Komentar

Loading...