Unduh Aplikasi

Mahasiswa Sengketakan Yayasan Kampus Jabal Ghafur ke KIA

Mahasiswa Sengketakan Yayasan Kampus Jabal Ghafur ke KIA
PIDIE - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat untuk Penegerian Unigha (AMPUH) sengketakan Ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke Komisi Informasi Aceh (KIA). Sengketa informasi itu telah terdaftar di KIA dengan nomor registrasi: 004/III/KIA-PS/2016.

Hal itu dilakukan karena tidak ditanggapinya permintaan salinan informasi yang dimintakan AMPUH pada Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.

"Sesuai UU KIP 2008, bila surat keberatan kami tidak ditanggapi setelah 30 hari kerja, maka jalan selanjutnya adalah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada KIA,” kata Koordinator AMPUH, Firdaus, Kamis (24/3) di Sigli.

Sebelumnya, kata Firdaus, pihaknya telah mengajukan sengketa serupa ke KIA. Saat mengajukan permohonan informasi ke Rektor Unigha. Bahkan, Rektor Unigha dalam sejumlah sidang dan pemeriksaan setempat menyatakan pihaknya tidak menguasai dokumen lantaran adanya konflik dualisme rektor.

Dikatakannya lagi, putusan KIA terkait sengketa informasi antara AMPUH dengan Rektor Unigha, masih belum menyentuh akar masalah. Untuk itu, pihaknya mengajukan hal serupa ke Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.

"Apa yang dikatakan Rektor Unigha, Drs Sulaiman Usman, sama sekali tidak masuk akal. Masak semua dokumen tidak dikuasai. Padahal yang bersangkutan adalah mantan Dekan FKIP. Dan semua yang ada di lingkarannya sekarang adalah para pemain lama," tutur Firdaus. "Jika Rektor Unigha tempo hari bisa berkilah bahwa ia tidak menguasai dokumen. Kali ini, kita ingin lihat alasan apa yang akan dimainkan pihak yayasan, yang secara hirarkis adalah pemegang otoritas tertinggi.”

Selain itu, ungkap Firdaus, kerja-kerja penegerian yang dimotori AMPUH selama ini, terkesan telah digiring ke ranah politik praktis oleh beberapa oknum yayasan dan para pekerja politik musiman.

"Jadi kalau memang ingin menegerikan Unigha, ada prosedur. Kalau pun melalui jalur hukum, ya Pengadilan Negeri. Bukan dengan rapat-rapat dengan Muklis Muktar, TM Nurlif, dan para politisi lainnya. Jadi orangtua, ya punya pikiran. Masyarakat Pidie sudah terlalu lama diekploitasi. Dan yang anehnya, kok Safaruddin YARA yang jadi perwakilan mahasiswa dalam rapat di Oproom Kantor Bupati Pidie. Kapan memang dia kuliah di Unigha?” kata Firdaus.

Sidang pemeriksaan awal AMPUH dan Yayasan Unigha dijadwalkan pada Senin, 28 Maret 2016 di Aula Seuramoe Informasi Aceh, Jln Sultan Alaidin Mahmudsyah, Banda Aceh.

"Kita ingin lihat, jika konflik berebut periuk nasi para elite rektorat dan yayasan, ada pengacara seperti J Kamal Farza di pihak yayasan, yakni Drs Hanif Basyah, orang yang selalu buang badan. Dan Nasir Ahmad, Ketua Yayasan hari ini selalu punya pengacara untuk membereskan periuk nasinya. Kalau nanti di KIA, kita mau lihat apa nampak batang hidung pengacara yayasan,” ungkap Firdaus.

Adapun salinan informasi yang diminta AMPUH pada PPID Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur adalah, salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di Unigha yang bersumber dari APBN (tahun 2009-2015), salinan dokumen Rincian pengelolaan anggaran di Unigha yang bersumber dari APBD (tahun 2009-2015), salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di Unigha yang bersumber dari sumbangan masyarakat, SPP, dana pembangunan, dan semua biaya yang dikutip dari mahasiswa yang notabennya sebagai masyarakat (tahun 2009-2015), salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di Unigha yang bersumber sumbangan dari pihak luar negeri (tahun 2009-2015).
IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...