Unduh Aplikasi

Mahasiswa: Penolakan Calon Tunggal Ketua STAIN Meulaboh Cacat Hukum

Mahasiswa: Penolakan Calon Tunggal Ketua STAIN Meulaboh Cacat Hukum
Kondisi Kampus STAIN Tengku Dirundeng yang disegel mahasiswa. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh menilai penolakan Syamsuar, sebagai calon tunggal Ketua STAIN cacat hukum.

Juru bicara aksi damai Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng, Eka Susanti, mengatakan berdasarkan kajian yang mereka lakukan terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 pasal 6 ayat 4, tidak melarang adanya pengajuan calon tunggal.

"Dalam pasal 6 ayat 4 jelas disebutkan komisi seleksi menyerahkan calon rektor atau ketua kepada Menteri paling banyak tiga orang. Jadi jelas disini yang dikatakan paling banyak, namun tidak menyebut minimal. Jadi secara hukum sah-sah saja calon tunggal," kata Eka, kepada wartawan, Selasa (26/3) di sekber wartawan.

Atas dasar ini, kata Eka, pihaknya menuntut Dijen Pendidikan Islam mencabut surat keputusan Dirjen Pendis tersebut.

"Kami juga mendesak panitia seleksi untuk kembali mengajukan calon tunggal pada pemilihan ketua tahap pertama yang sempat ditolak oleh Dirjen Pendis, dengan alasan tidak sesuai dengan PMA 68 Tahun 2015 Tentang Pelantikan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," tegasnya.

Baca: Ada Kesamaan Kasus, GeRAK Desak KPK Periksa Ketua STAIN Dirundeng

Selain menuntut dicabutnya surat tersebut, Eka menyebutkan para mahasiswa juga menuntut Menteri untuk mencabut surat keputusan menteri nomor B. II/3/00431 tentang Penetapan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Periode 2019-2023 atas nama Dr Innyatillah, M.Ag.

Eka mengancam aksi akan terus berlanjut hingga semua tuntutan mereka dipenuhi oleh Kementerian Agama.

Sebelumnya, dalam aksi di depan kampus, para mahasiswa juga menuntut tiga poin lainnya, yaitu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan jual beli jabatan dilingkan Kementerian Agama.

Kemudian, menuntut Innayatillah mundur dari jabatannya, lantaran dianggap cacat hukum, serta menuntut pihak civitas akademik menghentikan proses perkuliahan selama peesoalan terkait dugaan jual beli jabatan belum dituntaskan.

Komentar

Loading...