Unduh Aplikasi

Mahasiswa Minta Petani Agara Dilepaskan

Mahasiswa Minta Petani Agara Dilepaskan
BANDA ACEH - Penahanan lima petani dari Aceh Tenggara atas tuduhan perusakan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser saat demonstrasi Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Lauser (PPKKGL) pada (6/3) yang lalu 2016 dinilai sangat lemah. Pasalnya belum ada bukti-bukti kuat autentik yang menguatkan tuduhan ini sehingga pihak kepolisian dapat menahan lima orang petani Agara yang juga merupakan tulang punggung keluarganya ini.

Demo PPKKGL disebabkan atas penolakan terhadap tindakan agresif BBTNGL atas tanaman pertanian dan perkebunan petani juga memaksa untuk segera menghentikan aktivitas pertanian dari kawasan hutan lindung yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Ananda Bahri, Mahasiswa Pertanian Unsyiah yang juga bekas pimpinan tertinggi Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Se-Indonesia (ISMPI) ini menilai seharusnya permasalahan ini bisa diselesaikan secara demokratis dan tidak menimbulkan kegaduhan dimasyarakat.

"Apalagi petani dikawasan ini adalah petani yang secara turun temurun melakukan budidaya pertanian serta turut aktif dalam menjaga kelstarian alam Kawasan Gunung Lauser dan sudah ditetapkan sebagai masyarakat adat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat No 35/PUU-X/2012," kata Ananda, Rabu (23/3).

Selain itu, Ananda menjelaskan, dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Artinya masyarakat adat memiliki hak ulayat dalam pengelolaan sumberdaya alam disekitarnya yang dikelola secara turun temurun selama puluhan tahun," ujarnya.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk mendukung petani PPKKGL atas haknya dan harus diselesaikan secara Alternatif Dispute Resolution (ADR) dimana penyelesaian ini diharapkan melibatkan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan para ahli dalam mengambil langkah selanjutnya, karena menginggat pentingnya upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari dampak yang telah dilakukan BBTNGL terhadap petani di kaki Gunung Lauser

"Saya meminta kepada Polda Aceh agar kasus ini bisa segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas lima orang petani PPKKGL dari tahanan, mengingat desakan ini tidak hanya hadir dari petani PPKKGL melainkan dari seluruh mahasiswa pertanian Indonesai, paguyuban, LSM dan masyarakat Aceh," harapnya.

Komentar

Loading...