Unduh Aplikasi

Mahasiswa Desak Pelaku Pelanggaran HAM Segera Diusut dan Diadili

Mahasiswa Desak Pelaku Pelanggaran HAM Segera Diusut dan Diadili
Aksi Kamisan di Kota Lhokseumawe. Foto: Sarina

LHOKSEUMAWE – Gabungan mahasiswa Lhokseumawe dan Aceh Utara serta masyarakat sipil melakukan aksi Kamisan dalam rangka menuntut masalah Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh yang terjadi masa lalu supaya diusut dan diadili hingga tuntas.

Aksi yang dilaksanakan, Kamis (20/6) sekitar pukul 16.30 WIB di depan Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe itu bertemakan "Jalan Ingatan Melawan Impunitas".

Koordinator aksi, Musliadi Salida mengatakan, Kamisan merupakan aksi damai sejak 18 Januari 2017 dari para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka adalah korban 65, korban tragedi Tri Sakti dan Semanggi 98, korban tragedi Rumpin, dan korban pelanggaran HAM lainnya.

“Ini kali pertama kita laksanakan aksi Kamisan di Kota Lhokseumawe, ada banyak problem HAM masa lalu yang sudah membusuk , diantaranya penyiksaan di Rumoh Geudong, Jambo Kepok, Tragedi Ara Kundoe, dan pembantaian di Simpang KKA serta Teungku Bantaqiah beserta santrinya di Beutong Ateuh,” katanya.

Sambungnya, hal itu belum termasuk pembunuhan aktivis seperti Musliadi dan lainnya. Terbengkalainya kasus pelanggaran HAM merupakan pengkhianatan terhadap warga Negara. Karena Negara memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan perlindungan , jaminan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh warga Negara.

Kewajiban tersebut tertuang dalam dalam deklarasi HAM PBB dan seluruh konvensi lainnya bahkan undang-undang 1945 juga menjamin atas pemenuhan hak-hak asasi manusia tersebut.

“Kami selaku mahasiswa memiliki tanggungjawab untuk terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan demi terwujudnya supremasi hukum dan pemenuhan HAM. Karena mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam memajukan dan meningkatkan kualitas penegakan HAM,” ungkapnya.

Kata dia, perdamaian MoU Helsinki tahun 2005 antara GAM-RI sudah berjalan 14 tahun, namun sejauh ini tidak ada upaya penyelesaian HAM masa lalu. Ketiadaan hukuman (impunitas) bagi pelaku pelanggaran HAM merupakan sederet bukti yang menunjukkan bahwa kondisi penegakkan HAM di Indonesia masih sangat memperihatinkan.

“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, penyiksa dan pelaku pelanggaran HAM harus diusut dan diadili dan sampai kapan impunitas ini akan terus terjadi,?" tanyanya.

Lanjutnya, pihaknya mendesak jaksa agung untuk segera menyelediki kasus pelanggaran HAM di Aceh. Aksi ini akan terus berlanjut, sampai tuntutan dan Negara Indonesia menjadi Negara yang mengadili HAM.

“Harapan kita, Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus HAM Aceh ini,” pungkasnya.

Komentar

Loading...