Unduh Aplikasi

Mahasiswa Ancam Gelar Aksi, Desak Pemkab Nagan Raya Cabut Izin PT KIM

Mahasiswa Ancam Gelar Aksi, Desak Pemkab Nagan Raya Cabut Izin PT KIM
Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra) Banda Aceh, Jabal Abdul Salam. Foto: Ist

BANDA ACEH - Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra) Banda Aceh, Jabal Abdul Salam, meminta Bupati Nagan Raya harus bersikap tegas untuk mencabut izin PT Kharisma Iskandar Muda (KIM).

Menurutnya surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh sudah jelas ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT KIM.

Dimana dalam surat bernomor  660/3553, tanggal 10 September sudah sangat jelas bahwa berdasarkan hasil analisa yuridis, ditemukan bahwa PT KIM, telah melanggar peraturan dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PermenLH No 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pembekuan izin lingkungan.

“Kami minta Pemkab Nagan Raya membekukan izin perusahaan itu, kalau memang tidak dilakukan, kami akan menggelar aksi,” tegas Jabal Abdul Salam, Senin (28/9).

Pemkab Nagan Raya, kata Jabal, tidak perlu takut dengan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh dengan aturan. Pasalnya yang dirugikan juga masyarakat akibat perusahaan itu.

“Kerusakan lingkungan yang merasakan juga masyarakat, jadi pemkab berpihak kepada masyarakat atau perusahaan. Tugas pemerintah melindungi masyarakat, bukan melindungi perusahaan,” tegasnya.

Masyarakat Nagan Raya, kata Jabal, tidak membutuhkan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh aturan dan merusak lingkungan. Karena dampak kerusakan lingkungan sulit untuk diperbaiki kembali.

“Sebelum terlambat, Pemkab Nagan Raya harus segera mengambil sikap. Kami mendukung langkah pemkab mencabut izin perusahaan itu,” kata Jabal.

Baca: Bupati Nagan Raya Diminta Evaluasi Izin PT KIM

Selain itu, ia juga meminta DPRK Nagan Raya untuk menjalankan fungsinya tentang pengawasan. Sebagai wakil rakyat, harusnya DPRK harus mendesak pemkab untuk mencabut izin perusahaan itu.

“Wakil rakyat harus memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi perusahaan. Kami minta DPRK juga harus mengambil sikap tegas. Apabila perlu panggil perusahaan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, seperti yang dikutip di Antara, General Manager PT KIM, Ari Saputra mengatakan, pihaknya sudah mengikuti aturan dan mekanisme yang ada.

“Kami juga sudah membuat laporan klarifikasi ke DLHK Provinsi Aceh pada tanggal 30 Agustus 2020 lalu, terkait temuan tersebut,” tulisnya.

Ari Saputra menegaskan, apabila ada persoalan limbah di lingkungan perusahaan, ia mengaku pihaknya sudah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahkan setiap bulannya, pihaknya melakukan pelaporan ke instansi terkait limbah di Banda Aceh sesuai dengan anjuran pemerintah.

Ari Saputra menegaskan saat ini pihaknya mengaku juga sudah melakukan berbagai upaya pembersihan dan saat ini persoalan limbah tidak ada masalah lagi, termasuk dengan pemilik kebun di sekitar lokasi operasional perusahaan juga sudah selesai dan tidak ada persoalan, katanya.

Komentar

Loading...