Unduh Aplikasi

Mahasiswa Aceh Utara Demo, Desak Pemerintah Stabilkan Harga TBS Kelapa Sawit

Mahasiswa Aceh Utara Demo, Desak Pemerintah Stabilkan Harga TBS Kelapa Sawit
Mahasiwa gelar aksi di depan kantor DPRK Aceh Utara. Foto: AJNN.Net/Sarina

LHOKSEUMAWE - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ew-LMND) melakukan aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh UtaraSenin (15/7). Dalam aksti tersebut pihaknya meminta pemerintah supaya menyetabilkan kembali harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Aceh.

Aksi itu dilakukan hanya berjumlah empat orang saja, dan turut dikawal langsung oleh jajaran Polres Lhokseumawe. Namun demikian, menurut mereka aksi itu sengaja dilakukan dengan jumlah orang yang sedikit agar pemerintah tahu bagaimana pedihnya nasip petani yang saat ini menjerit.

“Aksi yang kami lakukan hari ini yaitu menuntut dan meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera menyetabilkan harga TBS Kelapa Sawit untuk petani kecil yang ada di Aceh,” kata Koordinator Lapangan, Munzir.

Sambung Munzir, seharusnya harga TBS Kelapa Sawit umur tiga tahun Rp1.026, kemudian untuk empat tahun Rp1.2 ribu, untuk umur sepuluh sampai dua puluh tahun harganyanya hampir Rp1.226, namun hari ini saat dianalisa di lapangan harganya sekitar Rp600 hingga Rp800 per kilogram tingkat penampung.

“Harga ini sudah bertahan lebih kurang sekitar satu hingga dua bulan, surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh tertanggal 13 Juni 2019 itu belum disosialisasikan sampai hari ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya menduga ada persekongkolan atau monopoli pasar kelapa sawit yang dilakukan antara pemerintah dan pengusaha kelapa sawit yang besar. Karena selama ini dapat dilihat prakter newliberalisme di Indonesia bahwa pemerintah hari ini bekeja sama dengan pengusaha melalui bidang investasi untu target kerja pembangunan.

“Dan kami tahu tentang itu, bahwa hari ini kita melihat pemerintah secara nasional dengan seksama mengenjot insfrastruktur melalui penanaman modal, namun hari ini pemerintah kurang melihat ke bawah bagaimana nasip petani di akar rumput dan bagaimana nasib rakyat miskin kota di akar rumput,” jelasnya.

Lanjutnya lagi, dalam hal ini ada kesenjangan sosial dan miskomunikasi tingkat bawah terkait regulasi, kebijakan dan juga sosialisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga petani hari ini sedang menjerit, dan petani juga kurang paham regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Mereka tetap menjual untuk mempertahankan hidup dan mengantungkan hajat hidup pada kelapa sawit,” ungkapnya.

Lanjutnya, adapun perusahaan yang tercatat dan sudah habis HGU nya yakni, PT Bapco, PT Blang Kolam, P Setya Agung, PT Blang Ara Company, PT Benda Karsa, PT Uditamina dan K.U.D Pirak Jaya. Ketika HGUnya sudah berakhir tetapi mereka masih beroperasi, besar kemungkinan harga sawit tidak kunjung stabil.

“Karena mengingat operasi perkebunan sawit ini sudah melanggar undang-undnag tentang hak guna usaha. Dan hari ini kami melakukan aksi di depan kantor DPRK, namun tak ada yang menggubrisnya,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mendesak Pemerintah Aceh melalui DPRK Aceh Utara untuk segera mensosialisasikan standar harga TBS Kelapa Sawit kepada pengusaha agar tidak membeli di bawah harga yang sudah ditetapkan pemerintah sesuai surat edaran yang dikeluarkan.

"Kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menertibkan perusahaan perkebunan sawit yang HGU sudah berakhir, dan meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bila tidak mampu melindungi petani kecil dan segera menstabilkan harga TBS Kelapa Sawit di Aceh," tegasnya.

Komentar

Loading...