Unduh Aplikasi

MA Tolak Gugatan Kubu Irwandi, Miswar: SK Konggres 2017 Tetap Berlaku

MA Tolak Gugatan Kubu Irwandi, Miswar: SK Konggres 2017 Tetap Berlaku
Sekjend PNA, MIswar Fuady. Foto: AJNN

BANDA ACEH - Miswar Fuady kembali menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) sesuai kepengurusan hasil kongres pada 2017 lalu. 

Kongres tersebut sebelum telah menetapkan Irwandi Yusuf sebagai ketua Umum dan Miswar Sebagai Sekjend DPP PNA.

Kepada AJNN Miswar Fuady mengungkapkan alasan dirinya bergabung kembali dengan Irwandi Yusuf adalah untuk menyelamatkan partai, selain itu kepengurusan hasil Konggres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Bireuen, tahun lalu, belum dapat diproses oleh Kemenkumham Aceh, karena masih adanya perselisihan kepengurusan di PNA.

Informasi terkini yang diperoleh oleh AJNN bahwa gugatan Irwandi Yusuf ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Hal itu dibenarkan oleh Miswar Fuady. 

"Gugatan BW ditingkat kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, pengadilan belum dapat memutuskan perkara perselisihan kepengurusan PNA karena perkara ini belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai sesuai ketentuan pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 Tahun 2007 tentang Partai Politik,' ujar Miswar Fuady kepada AJNN, Kamis (3/12) saat dihubungi via Whatsapp.

Dengan keluarnya putusan MA ini maka SK kepengurusan PNA yang berlaku menurut Miswar, tetap SK kepengurusan hasil Konggres PNA Tahun 2017 lalu.

"Iya, sehingga SK yang masih berlaku adalah SK Kepengurusan Hasil Kongres PNA Tahun 2017," ujar Miswar.

Sebelumnya, Sekjend DPP PNA, Miswar Fuady mengungkapkan akan menjabat kembali sebagai Sekretaris Jenderal PNA hasil kongres pada 2017 lalu. 

kepada AJNN Miswar Fuady mengatakan, keputusannya itu semata-mata untuk menyelamatkan partai dari kevakuman dan macetnya kepengurusan PNA. 

"Setelah kita sama-sama membangun komunikasi, Irwandi Yusuf juga membangun komunikasi dengan kita, bahwa untuk menyelamatkan partai mari sama-sama kita kembali pada SK lama hasil kongres pada 2017 lalu," Kata Miswar Fuady,Rabu (2/12).

Sejak Kongres Luar Biasa (KLB) dilaksanakan pada desember 2019 lalu, sampai hari ini menurut Miswar, belum ada Surat Keputusan dari Kemenkumham Aceh terkait perubahan kepengurusan hasil KLB. 

Ia mengaku, meskipun putusan Mahkamah Agung sudah ada, pihak Kemenkumham Aceh tidak dapat memproses permohonan kepengurusan hasil KLB dengan alasan bahwa masih ada konflik internal di PNA.

Miswar juga mengungkapkan bahwa sejak KLB diselenggarakan beberapa waktu lalu, sudah dilakukan upaya permohonan perubahan kepengurusan, termasuk melawan gugatan yang dilakukan oleh Irwandi Yusuf, namun sampai hari ini Kemenkumham Aceh tidak mengeluarkan SK karena dengan alasan masih ada konflik internal.

"Karena sudah satu tahun lebih tidak diproses SK kepengurusan KLB, banyak sekali terjadi kemacetan yang tidak bisa diselesaikan termasuk pelantikan terhadap enam pimpinan DPRK yang berasal dari PNA," ujar Miswar.

"Jadi kenapa kambali pada SK lama, karena SK itukan tetap berlaku sejauh belum ada keluar SK yang baru," sambungnya.

HUT Pijay

Komentar

Loading...