Unduh Aplikasi

Luruh sebelum Berkembang

Luruh sebelum Berkembang
Bangunan runtuh di TPI Lampulo, Banda Aceh. Foto: Aprizal
BULAN madu masyarakat Aceh dengan pelabuhan perikanan Lampulo usai sudah. Sederetan toko yang ikut diresmikan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, akhir tahun lalu, runtuh, Senin lalu. Untung tak ada warga menjadi korban. Hanya sejumlah kereta dan harga diri, remuk tertimpa bangunan rapuh itu.

Bagaimana kita tak malu. Bangunan ini harusnya bertahan 30 tahun lagi jika tak ada bencana. Umurnya masih sangat muda: dua tahun, saat runtuh. Peristiwa ini juga terjadi tak berselang lama sejak tempat itu digadang-gadang sebagai pelabuhan nomor satu di kawasan barat Sumatera. Tahun lalu, tempat ini dijadikan lokasi puncak perayaan Hari Nusantara.

Di tempat ini, rencananya, ribuan masyarakat akan beraktivitas. Mulai dari mempersiapkan perlengkapan menangkap ikan bagi para nelayan, hingga menampung hasil tangkapan mereka, dan melepasnya ke pasar, entah itu dikirim langsung atau diolah terlebih dahulu.

Dengan proyeksi sebesar itu, wajar jika banyak orang optimis pelabuhan ini akan menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Bahkan seorang pejabat di Aceh pernah sesumbar bahwa Lampulo akan menjadi magnet uang untuk Aceh.

Sejak awal, penentuan lokasi Lampulo sebagai pelabuhan perikanan mengundang banyak tanda tanya. Banyak nelayan yang menyayangkan keputusan ini karena pelabuhan baru ini tidak sepenuhnya layak. Selain alur dangkal, lokasinya juga sempit dengan satu akses keluar-masuk. Sejumlah kapal bermuatan besar sulit berlabuh. Banyak nakhoda kapal ikan yang sebenarnya enggan menurunkan hasil tangkapan di pelabuhan itu.

Masalah di laut juga merambat ke darat. Runtuhnya bangunan ini membuat masyarakat mempertanyakan keselamatan mereka saat berada di sekitar lokasi pelabuhan. Jika satu baris bangunan bermasalah, bukan tak mungkin bangunan lain, meski dibangun terpisah, tak aman untuk didatangi.

Untuk itu, Kepala Dinas Perikanan harus mencari tim independen, entah dari akademisi atau organisasi profesi, untuk menguji setiap bahan yang dipakai membangun gedung tersebut. Dan mengkaji semua dokumen pembangunan, sejak perencanaan, pengawasan, hingga serah terima.

Aparat penegak hukum juga harus bergerak cepat mengumpukkan bukti-bukti kecurangan dalam pembangunan ini. Jangan ragu, para kontraktor nakal bisa dijerat dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Para pejabat negara yang ikut menikmati juga bisa dijerat karena Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri. Ancaman hukumannya: pidana penjara seumur.

Semoga runtuhnya bangunan menjadi bagian dari perayaan Hari Nusantara ini tak jadi pertanda bahwa bangsa ini akan runtuh. Hancur karena tak sanggup menahan sakit akibat korupsi. Penyakit yang terus menerus menggerogoti nasionalisme dan kesatuan bangsa ini.

Komentar

Loading...