Unduh Aplikasi

Lubang Bekas Galian Proyek Bahayakan Pengguna Jalan di Aceh Utara

Lubang Bekas Galian Proyek Bahayakan Pengguna Jalan di Aceh Utara
Warga alami kecelakaan akibat jalan lobang bekas proyek. Foto: Ist

ACEH UTARA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Muhammad Fadli, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera menindak lanjuti galian yang tidak ditutup dengan baik sehingga menimbulkan lubang dan membahayakan pengendara di Kota Panton Labu.

“Jadi beberapa hari ini, telah selesai dibangun sebuah proyek penggalian di sekitaran Kota Panton Labu. Namun, meninggalkan galian lubang yang ditutup secara benar dan tidak memenuhi standar operasional,” kata Fadli yang juga putra daerah Panton labu, Senin (2/12).

Dikatakan Fadli, siapapun perusahaan yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut, terutama pemerintah yang memberikan mandat harus segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan itu.

"Jangan seperti lintah, setelah menghisap darah kemudian begitu saja,” ujarnya.

Sambung Fadli, hal ini menunjukkan, kebanyakan perusahaan yang mengerjakan proyek bukan kualitas yang menjadi tujuan utama. Tetapi malah memikirkan rupiah. Sehingga apapun fasilitas yang dibangun masyarakat tidak terlalu merasakan manfaatnya.

“Karna pengerjaan proyek dilakukan hanya untuk bisa mengambil rupiah saja. Namun, masyarakat nanti setelah itu akan celaka. Saya pribadi sebagai putra daerah sangat mengecam hal tersebut,” tuturnya.

Apalagi sambung Fadli, sudah ada korban yang terjatuh ke dalam bekas galian tersebut. Sehingga Dia meminta perusahaan yang berwewenang dan juga pemerintah yang memberikan mandat baik Bupati Aceh Utara ataupun Camat Tanah Jambo Aye harus bertanggungjawab.

“Jika memang dalam beberapa hari kedepan tidak ada tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Maka saya akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” katanya.

Karna di dalam peraturan perundang-undangan RI telah menyebutkan apabila pemerintah abai terhadap jalan yang rusak maka bisa dipidanakan dan juga diminta ganti rugi. Tepatnya di dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 24 dikatakan pemerintah wajib memperbaiki jalan rusak.

Pada pasal 273 disitu disebutkan tentang pemidanaan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp120 juta.

“Kami akan menunggu responsif dan itikad baik dari perusahaan yang mengadakan proyek tersebut,” cetusnya.

Komentar

Loading...