Unduh Aplikasi

LSM di Lhokseumawe Kecam Dinas Pertanian Aceh yang Polisikan Keuchik Meunasah Rayeuk

LSM di Lhokseumawe Kecam Dinas Pertanian Aceh yang Polisikan Keuchik Meunasah Rayeuk
Ilustrasi. Foto: Net

LHOKSEUMAWE - Koordinator LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, mengecam Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan yang telah melaporkan Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, berinisial Tgk. M ke Polda Aceh.

Pasalnya akibat laporan terkait kasus dugaan penjualan benih padi tanpa label yakni bibit IF8, Tgk M yang juga Direktur PT Bumades Nisami telah ditahan di Polda Aceh setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 23 Juli 2019.

“Kami kecam Pemerintah Aceh, dalam hal ini dinas pertanian yang melaporkan Tgk M ke Polda Aceh,” kata Muslim Hamidi, kepada AJNN, Kamis (25/7).

Baca: Kasus Benih Padi IF8, Keuchik Meunasah Rayeuk Ditahan di Polda Aceh

Sambungnya lagi, pihaknya juga mendesak agar forum geuchik Aceh Utara dan Aceh untuk melakukan langkah-langkah dalam mengupayakan keadilan bagi Tgk M. Karena kejadian seperti ini akan membuat para geuchik takut untuk melahirkan inovasi-inovasi yang produktif kedepan.

“Sehingga geuchik akan selalu terpasung ide-idenya oleh kebijakan pemerintah yang kita nilai sangat politis. Ini sangat berbahaya dan harus ditanggapi oleh para geuchik di Aceh,” ungkapnya.

Sambungnya, Pemerintah Aceh Utara dalam hal ini bupati juga harus bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui jika dalam peraturan bupati nomor 18 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana desa di Aceh Utara pada lampirannya bidang pemberdayaan masyarakat gampong nomor tiga pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.

Yaitu untuk pengelolaan produksi usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong atau produk unggulan kawasan gampong, diantaranya pada poin pertama disebutkan pembibitan tanaman padi (bibit padi IF8 Prukades gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam Aceh Utara) bagi gampong yang memiliki lahan persawahan.

“Ini sangat jelas bahwa semangat Tgk M dalam mengembangkan Benih padi IF8 tersebut selain karena bibit padi ini merupakan bibit padi unggul yang telah terbukti kualitas nya, namun juga karena didasari semangat oleh adanya dorongan dan dukungan dari pihak pemerintah untuk mengembangkan ini.

Sehingga menjadi pertanyaan besar kenapa pemerintah malah melaporkan Tgk M bukannya dibina. Kalau kemudian petani harus ditahan, seharusnya Bupati Aceh Utara yang pertama harus diperiksa dan ditahan karena sudah memasukkan jenis bibit padi IF8 didalam peraturan bupati untuk dijadikan prioritas penggunaan Dana desa.

Komentar

Loading...