Unduh Aplikasi

Lompatan Sejarah Pengelolaan Migas Aceh

Lompatan Sejarah Pengelolaan Migas Aceh
Penandatanganan perpanjangan kerja sama pengelolaan Blok Pase. Foto: dok humas Aceh
ACEH kembali mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Penandatanganan kesepakatan kontrak kerja sama Wilayah Kerja Pengusahaan Migas Blok Pase oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan PT Triangle Energy, selaku operator, adalah kali pertama keterlibatan perusahaan daerah dalam pengelolaan minyak dan gas.

Ini jelas menjadi sebuah penanda era baru pengelolaan minyak dan gas Aceh. Zaini berhasil mendorong Aceh untuk berdiri sama tinggi dengan perusahaan-perusahaan asing dalam pengelolaan minyak. Sebuah langkah yang sepertinya mustahil dilakukan pada masa lalu.

Lewat sebuah perusahaan bersama, Aceh memiliki langsung saham sebesar 80 persen. Ini artinya, pundi-pundi keuangan Aceh akan bertambah. Karena Aceh akan langsung menerima keuntungan dari hasil kerja sama ini.

Di lain pihak, perusahaan ini juga menjadi sebuah alat untuk mentransfer pengetahuan yang akan sangat berguna bagi generasi muda Aceh dalam mengelola sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Daerah ini memiliki banyak potensi sumber daya minyak dan gas. Dengan kerja sama ini, di masa mendatang, anak-anak Aceh akan mampu mengelola sendiri kekayaan alam yang berada di bawah kaki mereka.

Komitmen Zaini dalam pengelolaan minyak dan gas memang pantas diacungi jempol. Sebelumnya, pria yang akrab dengan sapaan Abu Doto ini juga menjadi sosok penting yang mendorong terbentuknya Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh (BPMA). Sebagai seorang yang merasakan betapa buruknya perlakuan negara terhadap Aceh dalam urusan pengelolaan sumber daya alam, Abu Doto mengambil langkah konkrit dan penting untuk mendorong kesejahteraan rakyat Aceh dengan kekayaan alamnya. 

Namun Abu Doto juga tak bisa berpangku tangan dan membiarkan semua proses ini berjalan tanpa pengawasan yang baik. Pemerintah Aceh harus mampu mengawasi kinerja perusahaan dan BPMA agar tidak bocor. Apalagi, di sisi manajemen, Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh masih memiliki banyak kekurangan.

Walaupun berstatus perusahaan, Gubernur Aceh perlu melibatkan banyak pihak untuk mengawasi kinerja perusahaan ini dari luar dan mendorong agar manajemen perusahaan benar-benar transparan dalam menjalankan roda bisnis. Tanpa pengawasan, keterbukaan dan kejujuran, dapat dipastikan Aceh hanya akan merugi, alih-alih mendapatkan keuntungan.

Komentar

Loading...