Lokomotif Pemberantasan Korupsi di Aceh

Lokomotif Pemberantasan Korupsi di Aceh
Ilustrasi: Progress Rail.

KETERLIBATAN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh dalam pembangunan proyek tahun jamak, mudah-mudahan, memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang kini tengah berlangsung.

Sejak awal, BPKP Aceh ikut dalam mengawal penentuan harga dan volume paket pekerjaan. Dan saat ini, tim BPKP Aceh berada di lapangan untuk mengawasi pekerjaan fisik proyek tersebut lewat pendampingan uji mutu dan volume pekerjaan. 

Langkah ini mudah-mudahan dapat menyelamatkan gelontoran dana otonomi khusus yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Apalagi, proyek ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh setelah akses transportasi barang dan manusia menjadi lebih lancar dan cepat. 

Keterlibatan aktif BPKP Aceh ini juga diharapkan dapat menekan praktik korupsi. Keterlibatan BPKP Aceh ini merupakan cara untuk memperkecil peluang korupsi, terutama pada proyek pembangunan infrastruktur.

Langkah BPKP Aceh ini merupakan strategi preventif yang ditujukan untuk menghilangkan, atau setidaknya meminimalkan, sejumlah faktor penyebab dan peluang korupsi. Dan hal ini merupakan kesepakatan konvensi PBB untuk kegiatan antikorupsi; United Nations Convention Against Corruption.

Dalam urusan korupsi, Indonesia saat ini mirip dengan Hongkong 40 tahun lalu. Saat itu, di Hongkong, hampir 90 persen pegawai negeri di negara jajahan Inggris. Praktik korupsi dilakukan oleh birokrat dari level rendah hingga level tinggi.

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini