Unduh Aplikasi

Lo Lagi, Lo Lagi

Lo Lagi, Lo Lagi
Ilustrasi: Verywell Mind.

KRITIK Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sukiryanto, terhadap kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), perlu juga dialamatkan pada organisasi-organisasi sipil lain. Karena saat ini, dengan mudah kita akan mendapati sebuah organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi, yang diketuai oleh seorang pejabat negara. 

MES adalah contoh nyata. Organisasi ini tidak hanya dipimpin oleh seorang menteri. Kepengurusan organisasi ini juga dijabat oleh pejabat negara. Selain nama Erick Thohir, ada juga nama Mahfud M.D, Sofyan Djalil, Retno Marsudi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Abdul Halim Iskandar, Sandiaga Uno, dan Yaqut Cholil Qoumas. 

Mereka semua adalah menteri di Kabinet Jokowi-Makruf. Daftar nama-nama itu akan semakin panjang jika memasukkan nama Teten Masduki, Muhammad Lutfi, dan Bahlil Lahadlia. Sekretaris jenderal organisasi ini, Iggi Haruman Achsien, adalah orang dekat Wakil Presiden Makruf Amin yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina MES. 

Padahal organisasi ini seharusnya menunjuk para profesional atau akademisi yang memiliki rekam jejak dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai pengurus. Para menteri, biarlah fokus mengurusi kementerian dan membantu Presiden Joko Widodo mengurusi seabrek permasalahan negara yang semakin pelik. 

Apa yang terjadi di MES adalah gambaran kecil dari kooptasi kekuasaan pada perangkat-perangkat demokrasi dan elemen sipil. Di daerah-daerah, pengurus induk organisasi olahraga dipegang oleh pejabat daerah. Bahkan di Banda Aceh, bendahara sebuah organisasi kepemudaan dipegang oleh seorang kepala badan narkotika. 

kooptasi ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Suara-suara elemen sipil, sebagai penyeimbang, menjadi lemah. Tidak ada check and balance. Bahkan saat negara ini mengklaim sebagai negara demokrasi, yang terjadi sebenarnya adalah sistem yang mendekati otoriter. 

Campur aduk ini membuat semua kehilangan identitas. Seorang yang seharusnya menjadi regulator malah menjadi pelaksana. Konflik kepentingan juga semakin kental. Bahkan sepertinya para pejabat berlomba-lomba merebut kendali elemen sipil sebagai upaya untuk terus menguasai alur anggaran, dari hulu hingga hilir. 

Para pejabat negara tak perlu lah kemaruk. Mereka seharusnya fokus pada amanah yang diemban. Hal ini juga penting untuk regenerasi dan pendidikan politik. Jangan yang muncul di permukaan “lu lagi, lu lagi.”

Komentar

Loading...