Unduh Aplikasi

LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur, Pakar Hukum: Ini Keteledoran Staf

LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur, Pakar Hukum: Ini Keteledoran Staf
LKPJ Bupati Pidie berstempel Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 berstempel Gubernur Aceh pada tandatangan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud.

Persoalan ini memunculkan reaksi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Isa Alima langsung mengkritisi kesalahan itu usai pembacaan pidato LKPJ oleh Wakil Bupati Fadhlullah TM Daud di ruang sidang paripurna DPRK setempat, (20/6).

Terkait masalah ini, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Zainal Abidin menilai kesalahan tersebut bisa terjadi akibat keteledoran dan kurang telitinya staf administrasi Pemerintah Pidie dalam menjalankan tugasnya.

 Baca: Heboh, LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur Aceh

"Menurut saya, LKPJ Bupati Pidie berstempel gubernur merupakan keteledoran, ketidaktelitian staf administrasi dalam melaksanakan tugas tugas administratif," kata Zainal Abidin kepada AJNN, Kamis (20/6).

Zainal melihat, ketika Wakil Bupati Fadhlullah TM Daud meminta maaf terhadap LKPJ tersebut, bisa dipastikan bahwa kesalahan ini karena kekeliruan staf sekretariat Bupati Pidie yang kurang cermat

"Dengan permintaan maaf Wakil Bupati Pidie dalam penyampaian LKPJ tersebut, semakin menunjukkan keyakinan bahwa kekeliruan itu terjadi karena kerjanya staf sekretariat Bupati Pidie yang tidak hati-hati," ujarnya.

Baca: Pemerintah Aceh akan Minta Klarifikasi Pemkab Pidie Soal Penggunaan Stempel Gubernur

Kata Zainal, secara hukum administrasi, kekeliruan itu dapat diperbaiki, karena persoalan ini tidak memiliki dampak yang substansi terhadap LKPJ. Melainkan hanya berimplikasi pada psikologi pemerintahan.

Menurutnya, kesalahan seperti itu juga tidak mengarah pada pidana, karena masalah tersebut hanya bersifat kelalaian administratif, dan bisa langsung diperbaiki. Tetapi, kejadian ini harus dijadikan pembelajaran terhadap pemerintahan agar lebih berhati-hati kedepannya.

"Tidak memiliki dampak substantif bagi LKPJ, hanya saja berimplikasi pada psikologi pemerintahan. Dan, juga tidak ada pidana karena sifatnya kelalaian admistratif, kesalahan administrasi ini tinggal diperbaiki saja," imbuh Zainal.

Komentar

Loading...