Unduh Aplikasi

LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur Aceh, LBH: Ini Masalah Serius

LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur Aceh, LBH: Ini Masalah Serius
LKPJ Bupati Pidie berstempel Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh angkat bicara terkait adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 berstempel Gubernur Aceh pada tandatangan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud.

Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul meminta penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus serius melihat persoalan ini. Patut diduga adanya indikasi yang mengarah pada tindak pidana.

Baca: Heboh, LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur Aceh

"Permasalahan ini harus dilihat serius oleh aparat penegak hukum terutama polisi, jaksa dan KPK, harus melihat ini sebagai bukti awal adanya dugaan praktek tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Pidie," kata Syahrul kepada AJNN, Kamis (20/6).

Syahrul mempertanyakan, bagaimana bisa stempel Gubernur Aceh ada ditangan pemerintah Pidie dan terstempel di tanda tangan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi pemerintah.

"Pertanyaan paling awam adalah kenapa bisa stempel gubernur ada sama pemerintah Pidie, dan digunakan oleh Wakil Bupati Pidie, ini kan kesalahan fatal bagi pemerintahan," ujarnya.

Syahrul menuturkan, kesalahan stempel tersebut bisa berimplikasi kepada surat (LKPJ) yang tidak sah, bahkan dapat digolongkan kedalam surat palsu. Jika ini terbukti maka bisa terkena ancaman pidana penjara.

"Undang-undang tindak pidana telah mengatur itu, dalam KUHP terutama sebagaimana dicantumkan dalam pasal 364 dan 264, kalau kemudian terbukti, tindakan ini bisa diancam 6 tahun penjara," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Syahrul, Plt Gubernur juga jangan diam melihat masalah ini, tetapi harus mengambil tindakan guna menghindari asumsi-asumsi masyarakat bahwa pemerintah Aceh menitipkan stempel untuk daerah kabupaten/kota.

"Kalau Gubernur hanya diam, maka rakyat juga akan berasumsi bahwa ini salah satu bukti bahwa Gubernur Aceh juga melakukan praktik menitipkan stempel di tingkat daerah," tuturnya.

Tak hanya itu, Syahrul juga melihat bahwa kesalahan ini tidak terlepas akibat kelalaian staf administrasi. Meski demikian, selaku pemimpin, kepala daerah juga harus ikut bertanggungjawab.

"Kalau sudah begini kejadiannya, kemudian kan menjadi tidak berarti staf ahli, tenaga ahli dan perangkat tim lain yang dibayar mahal untuk bekerja," tutup Syahrul.

Komentar

Loading...