Unduh Aplikasi

Liput 10 tahun tsunami, wartawan asing wajib urusi izin di Kemenlu

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menghimbau kepada wartawan asing yang ingin meliput peringatan 10 tahun bencana tsunami agar melaporkan kegiatan jurnalistiknya ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Himbauan tersebut bertujuan agar pada saat peringatan acara berjalan dengan lancar dan tanpa ada kenadal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Aceh, Mahyuzar saat memimpin rapat koordinasi tentang perizinan bagi wartawan asing yang meliput peringatan 10 tahun tsunami, Rabu (3/12), di Media Center Humas Aceh.

“Kami himbau agar wartawan asing yang ingin meliput, agar melaporkan kegiatan jurnalistiknya ke Kemenlu untuk mengurus izin liputan/kegiatan. Karena izin ini berbeda dengan izin keberadaan yang perpanjangan pengurusannya dapat dilakukan di Imigrasi,” kata Mahyuzar.

Adapun rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Badan Imigrasi Aceh, Adhar,  Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Prajoko Yuwono, Waka Pendam IM Letkol Budi Haryono serta Humas Polda Aceh AKBP  .

Dikatakan Mahyuzar, apabila wartawan asing yang mengirimkan datanya ke Pemerintah Aceh, maka Humas Aceh akan membantu mengirimkan data tersebut ke Kemenlu.

“Saat ini Humas Pemerintah Aceh akan menyaring data media asing yang meliput peringatan 10 tahun tsunami dan melaporkannnya ke Kementerian Luar Negeri untuk nantinya bekerjasama dengan Pendam IM mengeluarkan ID card,” ujarnya.

“Id card ini berlaku untuk wartawan asing, nasional maupun lokal,” tambahnya.

Humas Aceh juga akan melakukan pendataan wartawan lokal yang diizinkan meliput kegiatan tersebut, yaitu terdaftar rekan wartawan yang terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

SP

Komentar

Loading...